“Dari mana makanan kita berasal? Siapa yang menanamnya? Ke mana limbahnya berakhir?”
Di tengah hiruk-pikuk perkotaan, pertanyaan-pertanyaan tersebut tampaknya jarang terbesit dalam kepala ketika hidangan tersaji di hadapan kita. Padahal, wilayah perkotaan menjadi pusat konsumsi yang besar akibat urbanisasi dan peningkatan populasi. Kota Bogor, yang dikenal sebagai kota pelajar sekaligus kota dengan sejarah pertanian yang kuat, kini menghadapi tantangan besar dalam memastikan sistem pangan yang berkelanjutan.
Penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pangan perkotaan. Sistem pangan melibatkan berbagai multi sektor. Bukan sekadar soal dari mana makanan kita berasal, tetapi mencakup seluruh proses dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah makanan. Semuanya terjadi dalam, oleh, dan untuk masyarakat kota (Kennedy, et al. 2018).
Tantangan dalam sistem pertanian tidak main-main. Migrasi dan peningkatan populasi membuat konsumsi pangan melonjak, sementara perubahan iklim yang diperparah oleh aktivitas perkotaan berkontribusi pada kerusakan ekosistem dan penurunan produktivitas pertanian di daerah pedesaan. Padahal, sumber pangan utama kota justru datang dari desa (Gultom & Harianto 2022). Ini menciptakan saling ketergantungan yang rapuh, sebab jika desa terganggu, maka kota ikut terdampak.
Kota juga menghadapi masalah serius terkait food waste dan food loss. Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 23 hingga 48 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya dan Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, mencatat tingkat food waste yang cukup tinggi, dengan Kota Bogor menyumbang sebesar 40% dari total tersebut (SIPSN, 2022). Ironisnya, semisal makanan yang terbuang ini dikumpulkan, jumlahnya cukup untuk memberi makan lebih dari 60 juta orang (Badan Pangan Nasional, 2022). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah pangan bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal distribusi, konsumsi, dan kebijakan yang mengaturnya.
Di sisi lain, masih banyak warga, termasuk di Kota Bogor, yang mengalami kekurangan gizi dan akses pangan sehat. Data menunjukkan, Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP) oleh rumah tangga berpendapatan rendah di Kota Bogor masih berada di bawah kebutuhan gizi harian, sedangkan TKE dan TKP di Kabupaten Bogor sudah tergolong normal. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat pedesaan yang relatif lebih tinggi karena harga pangan di wilayah tersebut lebih terjangkau dan akses terhadap pangan yang lebih mudah (Anas, et al. 2022).
Menyadari urgensi dalam membangun sistem pangan perkotaan yang tangguh, Pemerintah Kota Bogor menyatakan komitmennya dengan bergabung ke dalam Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Sejak tahun 2015, MUFPP telah menjadi wadah kolaborasi bagi 251 kota di seluruh dunia dalam mendorong transformasi sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan demi memperkuat ketahanan pangan. Keikutsertaan Kota Bogor dalam inisiatif ini tidak hanya membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar-kota, tetapi juga memperkuat optimisme terhadap arah kebijakan pangan yang lebih visioner ke depan.
Menindaklanjuti komitmen tersebut, program Pangan Kota Kita yang dijalankan oleh KRKP sejak Desember 2024 hingga November 2026 hadir untuk mendukung transformasi sistem pangan di Kota Bogor dan Kota Malang secara lebih terarah dan berkelanjutan. Tujuannya jelas: membangun sistem pangan yang tangguh (mampu bertahan dari krisis), berdaulat (berhak mengakses dan mengontrol sumber daya serta menentukan arah kebijakan pangannya), dan inklusif (melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pemuda).
Ada tiga pendekatan utama yang menjadi strategi Pangan Kota Kita di Kota Bogor: Pertama, pendekatan kebijakan. Salah satu isu yang paling mendesak di Kota Bogor adalah pengelolaan food waste. Dibutuhkan kebijakan untuk mengatur distribusi makanan berlebih, juga upaya lain seperti memberi insentif atau sistem penyaluran ulang agar makanan tidak langsung masuk ke tempat sampah jika masih layak konsumsi.
Kedua, partisipasi pemuda. Pemuda bukan hanya penerus bangsa, tapi juga motor perubahan hari ini. Kota Bogor sendiri merupakan kota pelajar dan mahasiswa, yang menjadikannya lahan subur untuk aktivisme pangan. Keterlibatan pemuda bisa dimulai dari forum anak, duta genre, komunitas lingkungan, hingga organisasi mahasiswa. Pemuda dapat menggerakkan kampanye gaya hidup minim sampah hingga menerapkan urban farming di ruang sempit. Pemuda akan lebih mudah menerima informasi baru dan akrab dengan teknologi.
Ketiga, kewirausahaan hijau. Dalam konteks sistem pangan, kewirausahaan hijau merujuk pada praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari hulu ke hilir rantai pangan. Kewirausahaan di sektor pangan dapat berkontribusi besar terhadap emisi karbon, limbah, hingga eksploitasi sumber daya alam, sehingga penting untuk bertransformasi menjadi lebih hijau. “Hijau” dalam hal ini berarti meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan, salah satu penerapannya dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tidak perlu menempuh rantai distribusi panjang, sehingga jejak emisi karbon berkurang. Dukungan kebijakan dan ekosistem sangat dibutuhkan agar praktik baik ini bisa berkembang lebih luas.
Semua pendekatan ini menjadi bagian dari benang merah yang ingin diwujudkan oleh warga perkotaan, melalui program Pangan Kota Kita di Kota Bogor. Membangun sistem pangan kota bukan tugas satu pihak, tapi upaya kolaboratif multisektor yang juga membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan tentu saja, generasi muda. Dengan begitu, Kota Bogor bisa menjadi pionir kota dengan sistem pangan yang benar-benar berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
Indonesian
English