web analytics

Sejarah

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan pangan (KRKP)

Pangan merupakan hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya tidak bisa ditawar-tawar. Setiap Orang berhak untuk hidup sehat dan produktif melalui pemenuhan pangan dan gizi tanpa kecuali. Pemenuhan pangan menjadi kewajiban negara. Dalam pemenuhannya harus dilakukan dengan cara- cara yang berdaulat dan menempatkan produsen pangan sebagai subyeknya. Kedaulatan pangan merupakan keniscayaan bagi terpenuhinya hak setiap orang atas pangan. Kedaulatan harus diwujudkan di tengah gagalnya sistem pangan yang dikendalikan korporasi dan pasar pangan global. Setiap orang, setiap produsen pangan, dan setiap negara memiliki hak untuk berdaulat atas pangannya. Kedaulatan pangan bisa menjadi jawaban atas ketimpangan yang ada. Ketimpangan yang terjadi dimana jumlah orang kelaparan terus terjadi di tengahproduksi pangan terus meningkat. Pun tingginya angka kemiskinan di pedesaan, di keluarga petani padahal mereka yang memproduksi pangan untuk semua orang.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan pangan (KRKP) lahir pada tahun 2003 dari problematika dan kesadaran tersebut. KRKP merupakan koalisi strategis yang dibentuk oleh organisasi petani, Oranisasi non pemerintah dan Jaringan Organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap isu pertanian, petani dan pangan. KRKP dimaksudkan sebagai medium sekaligus katalisator gerakan kedaulatan pangan rakyat. Selain itu KRKP juga didorong menjadi enabler sharing dan kerjasama, yang bersifat terbuka dan sukarela bagi berbagai organisasi rakyat, jaringan organisasi non pemerintah, organisasi pemerintah, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Dengan tujuan dan peran yang demikian maka cita-cita akhir mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat dapat segera di wujudkan.

Agar tujuan KRKP dapat diwujudkan maka dibentuk sekertariat yang akan menjalankan program kerja. Pengurus sekertariat terdiri dari Badan Perwakilan Anggota, Badan Pengurus dan Sekertariat Pelaksana. Peran utama yang dijalankan langsung oleh sekertaiat pelaksana adalah:

  • Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan yang disusun bersama anggota,
  • Melakukan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan,
  • Mengembangkan jaringan di tingkat nasional dan internasional dan
  • Melakukan advokasi di tingkat nasional. Sementara itu, anggota melaksanakan agenda kegiatan langsung di tingkat basis.