Jakarta, 22 September 2022 – Konsorsium Low Carbon Rice (KRKP, Perpadi, dan PbN) dan Rikolto Indonesia mengadakan diskusi publik. Mengusung tema “Tantangan dan Peluang Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia”. Diskusi publik yang diadakan secara hybrid ini dihadiri oleh 50 orang dari berbagai kalangan seperti Bappenas, Kemenko Perekonomian, kementerian pertanian, badan pangan nasional, FAO, Food station, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), dan Private Sector. Diskusi ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh KRKP terkait kebijakan dan persepsi public terhadap kebijakan beras berkelanjutan.
Pada diskusi ini juga dihadiri Dr. Ir. Muhammad Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Drs. Ibnu Multazam, anggota Komisi IV DPR RI, Noor Avianto, SP, M.Agr, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas dan Ir. Sutarto Alimoeso, MM selaku ketua umum Perpadi; serta Muhammad Saifulloh, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Said Abdullah, Koordinator Nasional KRKP, mengemukakan diskusi ini ditujukan untuk menghimpun berbagai masukan dan gagasan dari berbagai pihak terkait pengembangan beras berkelanjutan. Hal ini penting mengingat tantangan dan kebutuhan menjaga keberlanjutan produksi beras semakin besar dan mendesak. Tekanan seperti konversi lahan, ledakan hama penyakit, perubahan iklim, kesejahteraan petani dan guncangan situasi pangan global menjadikan kita perlu segera menerapkan kebijakan dan model pertanian padi dan beras secara berkelanjutan.
Baca Juga: UPOV Convention 1991, Kebiri Hak Petani atas Benih
“Hasil survey KRKP menunjukkan 92% responden menyatakan Indonesia perlu segera menerapkan model pertanian padi dan beras yang berkelanjutan dengan memperhatiakn paske lingkungan, social dan ekonomi. Pada sisi lain sebanyak 44% responden melihat bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan khusus untuk hal itu.” Terang Said.
Said pada diskusi itu juga memaparkan bahwa pada aspek sosial, 69% responden setuju bahwa pendapatan petani hingga kini belum layak. Salah satunya karena posisi tawar petani dan HPP yang masih dinilai rendah oleh 71% responden. Pada aspek lingkungan, 60% responden setuju bahwa penggunaan input kimia memberikan dampak negative pada lingkungan dan kesehatan, sementara itu 34,6% responden menilai bahwa pemerintah perlu membuat dan menjalankan standar pertanian beras berkelanjutan.
Sementara itu, Dr. Ir. Muhammad Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa perlu adanya upaya perubahan sistem budidaya pertanian secara utuh ke arah yang ramah lingkungan, Survey (KRKP) tadi sudah membuktikan kalau kita harus menuju ke sana. Kita harus lakukan secara revolusi. Pengalamannya mengawal Program P4 (Pemberdayaan Petani, Pemasyarakatan PHT), melalui program P4 bisa menjadi jalan karena petani diajarkan untuk membuat sarana produksi ramah lingkungan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar petani.
Baca Juga: LANGKAU, LUMBUNGNYA SUKU DAYAK
“Penguatan praktik pertanian padi dan beras berkelanjutan perlu melibatkan anak-anak milenial. Pengalaman selama ini menunjukkan pentingnya pelibatan mereka. Millennial terlibat beranilah kita revolusi,” terang Takdir.
Sutarto Alimoeso, ketua umum Perpadi mengemukakan pentingnya mengembangkan beras berkelanjutan ini. Sub sector pertanian padi menjadi sangat pernting keberlanjutannya karena jutaan orang menggantungkan hidupnya di sana. Selain itu banyak juga pelaku yang menjadi penggeraknya. Salah satu aktor penting adalah penggilingan padi, terutama yang kecil.
“untuk mendorong beras berkelanjutan, dalam sistem perberasan perlu ada agergatornya. Penggilingan merupakan agregatornya. Penggilingan punya peran penting karena bisa menggerakan ke hulu maupun ke hilir. Sayangnya kondisi penggilingan kecil kondisinya masih memprihatinkan. Karennya kita juga perlu memperkuat penggilingan ini sebagai upaya penguatan beras berkelanjutan” terang Sutarto.
Upaya mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pertanian padi dan beras berkelanjutan perlu terus dilakukan. situasi yang ada saat ini dan kedepan memaksa Indonesia untuk segera memilih model pertanian ini. “kita mendesak kepada semua pihak untuk segera mengambil tindakan ini. Perlu segera lahir kebijakan dan program produksi padi dan beras yang berkelanjutan jika kita tidak ingin selalu berada pada ancaman ketidaktahanan pangan” pungkas Said.
Indonesian
English