Kupang, 11–13 November 2025 — Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengadakan “Pelatihan Sistem Pangan dengan Pendekatan Berpikir Sistem” di Kupang, NTT. Pelatihan ini diikuti oleh 46 peserta dari tujuh kabupaten/kota, yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, dan Keuskupan Kupang, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan orang muda. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam menganalisis sistem pangan secara holistik serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk perbaikan kebijakan pangan dan gizi di NTT. Pelatihan serupa juga telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada akhir September lalu (bit.ly/PRLokakaryaSumbar).
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, NTT menjadi provinsi dengan tingkat tengkes (stunting) tertinggi kedua di Indonesia, yakni sebesar 37,9%. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa Food Insecurity Experience Scale (FIES) di NTT mencapai 14,48%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,02%.
Padahal, NTT memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi pangan lokal yang sangat beragam, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga pangan tradisional berbasis kearifan lokal. Potensi tersebut perlu dioptimalkan agar mampu menjawab persoalan pangan dan gizi secara berkelanjutan.
“Pertanian menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan serta gizi. Namun demikian, sektor ini terdampak oleh perubahan iklim — mulai dari penurunan curah hujan hingga ketidakpastian musim. Sistem pangan dan gizi merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah, kualitas manusia, dan daya saing. Karena itu, kebijakan dan program yang kita rancang harus benar-benar terarah dan terukur. Dengan demikian, kegiatan lokakarya ini bukan hanya memiliki nilai teknis, tetapi juga menjadi wujud nyata dukungan bagi masyarakat NTT,” ujar Yoseph H. Dayat, selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Provinsi NTT, yang turut membuka acara ini.
Dalam sesi diskusi, Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pentingnya peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan konsumsi energi masyarakat di NTT. “Masih ada sekitar 12,5% populasi di NTT yang konsumsi energi pangannya berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, RAD-PG perlu memperhatikan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kerentanan pangan di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Pangan Badan Pangan Nasional, menekankan tingginya ketergantungan masyarakat NTT terhadap beras yang mencapai 113 kilogram per kapita per tahun. “Ketergantungan terhadap beras perlu dikurangi melalui pemanfaatan pangan lokal. Produksi pangan lokal yang ada perlu terus diperkuat agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” ungkapnya.
Diah Lenggogeni, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, menambahkan bahwa penguatan RAD-PG perlu diintegrasikan dengan potensi sumber daya lokal. “Kita perlu mempercepat implementasi program swasembada pangan, energi, dan air dengan memanfaatkan potensi daerah. Integrasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dengan Perpres No. 81 Tahun 2024 menjadi langkah penting untuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, peserta bersama-sama merumuskan mini-Theory of Change (ToC) sebagai kerangka berpikir dan panduan awal penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi NTT. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam merancang program yang lebih terarah dan terukur. Visi yang berhasil dirumuskan adalah mendorong terwujudnya kedaulatan pangan yang tangguh, inklusif, serta berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal dan ekonomi sirkular di Provinsi NTT.
“Theory of Change dipilih sebagai metode yang diterapkan karena teori ini berfokus pada perumusan intervensi terhadap suatu persoalan pangan di wilayah tertentu, juga dampak seperti apa yang diinginkan dan faktor apa saja yang mempengaruhi di dalamnya,” terang Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan sekaligus Mitra Koalisi Sistem Pangan Lestari selaku fasilitator dalam lokakarya.
Lokakarya ini menjadi momentum yang bermakna karena seluruh peserta, mulai dari pemerintah hingga LSM lokal dan orang muda, duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan pangan yang terjadi di NTT.
“Kita berproses secara sistematis dan menghasilkan sesuatu yang baik, sangat berharga,” terang Kris Houmi, salah satu peserta lokakarya perwakilan LSM lokal, Yayasan Krisna Galensya.
“Kegiatannya sangat seru, banyak hal baru, Bapak dan Ibu (peserta) memberikan banyak masukan. Semoga tidak berhenti di sini saja, tapi (dokumen ini) bisa diteruskan untuk penyusunan RAD dan membentuk sistem pangan NTT yang lebih baik lagi,” tambah Alya, perwakilan dari Bapperida Provinsi NTT.
“Pemprov mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya kegiatan ini. Apresiasi untuk tim KSPL yang memfasilitasi,” ungkap Yoseph, sekaligus menutup secara resmi kegiatan lokakarya yang telah berjalan selama tiga hari ini.
KSPL bersama KRKP berharap seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas lokal dapat memperkuat sinergi untuk membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di NTT.
Indonesian
English