- Pemaknaan kedaulatan pangan
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local (undang-undang pangan, 18 tahun 2012).
Hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri (Piagam Nyeleni, 2007)
Kedaulatan Pangan adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat, dan negara untuk mengakses dan menguasai berbagai sumber daya produktif serta menentukan kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya yang unik (KRKP)
KRKP merumuskan pilar penting kedaulatan pangan. Ada 4 pilar, yaitu akses terhadap sumber sumber produksi, terutama lahan (reforma agraria), pertanian ekologis, keadilan pasar bagi petani dan system serta pola konsumsi pangan local.
- Kedaulatan Pangan dan Visi Misi Capres
Debat yang digelar 21 Januari 2024 dengan waktu efektif debat sekitar 1,5 jam menggambarkan bagaimana pemikiran dan rencana pembangunan sector pangan. Dengan merujuk mandate undang-undang pangan dan definisinya tentang kedaulatan pangan yang ada didalamnya atau yang dirumuskan Via Campesian atau bahkan KRKP harusnya para capres mengutarakan startegi menjadikan petani dan bangsa ini berdaulat pangan. Hal ini penting karena faktanya kita sudah menjadi “pasar besar” bagi produk pangan impor.
Jika menggunakan pengetahuan umum, rata-rata orang bicara sebanyak 165 kata dalam satu menit maka tadi malam sekurangnya ada 14.850 kata yang keluar. Dari jumlah kata sebanyak itu, hanya satu kali dari capres nomor 3 yang menggunakan kata terkait berdaulat pangan. Sementara capres lainnya tidak sama sekali mengungkapkannya. Pun demikian dengan panelis, dari pertanyaan yang dibuat tak satu pun yang mengggunakan kata kedaulatan pangan.
Kata kedaulatan pangan kalah jauh dengan kata yang terkait sector pangan pertanian seperti reforma agraria, sertifikasi lahan, penyediaan pupuk subsidi, hilirisasi, food estate, pelibatan petani dan beberapa kata lain yang diucapkan berulang-ulang oleh ketiga capres.
Dari paparan dan jawaban pada sesi tanya jawab terlihat juga bahwa para capres mengulang-ulang kata yang digunakan dan tidak menjelaskan dengan cukup clear strategi untuk mencapainya. Bahkan pada beberapa pendapat ada terlihat ada ketidakpahaman akan sector pertanian. Ambil contoh Ketika ada pertanyaan strategi apa yang akan dilakukan untuk memperkuat sector pertanian pangan, dijawab dengan membukan pabrik pupuk kimia di papua. Tentu saja hal ini menunjukkan dangkalnya pemahaman dan ketidakmengertian juga tidak adanya strategi yang jelas bagaimana negara ini bekerja memperkuat sector pangan-pertanian.
Jawaban yang muncul berputar sekitar pupuk, lahan dan beberapa lainnya jika menggunakan kacamata pilar kedaulatan pangan krkp di atas maka para capres hanya berkutat di pilar yang pertama, yaitu menguatnya akses petani terjadap input pertanian seperti lahan, pupuk, teknologi dan lainnya. bagaimana dengan pilar lainnya? tentu tidak disinggung secara dalam dan detil. Padahal kedaulatan petani dan pangan tidak hanya soal lahan, tidak hanya soal ada tidaknya pupuk subsidi tapi lebih jauh juga soal model pertanian yang berkelanjutan, juga menyangkut soal keadilan harga dan pasar bagi petani serta kuatnya system dan pangan local yang beragam di seluruh nusantara.
Dengan penggunaan kata dan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan visi misi capres, terlihat bahwa posisi petani tetap diletakkan sebagai obyek, sebagai alat produksi semata. Orientasi pembangunan pangan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi. Bicara soal kesejahteraan petani dan bagaimana starteginya? Tentu tidak. Hilirisasi mungkin bagi Sebagian orang mungkin dipandang sebagai salah satu caranya? Rasanya tidak jelas juga apa maknanya hilirisasi bagi petani dan bagaimana starteginya. Padahal persoalan sector pertanian pangan sangat besar dan perlu strategi utuh dan inovatif bukan sebaliknya mengulang kebijakan atau program yang sudah terbukti gagal.
Secara umum dari debat tadi malam kita bisa melihat bahwa para capres tidak memiliki visi membangun kedaulatan pangan yang jelas. Pun demikian dengan misi dan strateginya, kita tidak mendapatkan gambarannya. Padahal kita membayangkan pemerintahan yang akan datang memiliki visi, misi dan program yang kuat untuk mewujudkan Indonesia berdaulat pangan atau dalam pesan bung karno berdikari di atas kaki sendiri untuk urusan pangan.
Ditulis Oleh: Said Abdullah
Indonesian
English