JAKARTA (31/1) – Investasi publik di sektor pangan dan pertanian menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Investasi yang semakin meningkat diharapkan mampu meningkatkan produksi dalam negeri. Perbaikan derajat kehidupan petani, dan menekan impor pangan. Mengingat kondisi saat ini pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ancaman rawan pangan akibat pandemi. Sehingga sangat perlu memastikan investasi sektor pangan pertanian mampu menjawab tantangan tersebut.
Selama ini kebijakan dan program investasi publik sektor pangan dan pertanian menitikberatkan pada infrastruktur fisik. Hal ini berupa; pembangunan bendungan, irigasi, dan pembukaan lahan food estate yang didukung program peningkatan SDM pertanian. Hal lain yaitu bantuan pertanian seperti pupuk bersubsidi dan alsintan. Disisi lain kebijakan investasi tersebut belum ampuh menekan laju impor pangan. Sebut saja pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia masih harus mengimpor 356 ribu ton beras.
BACA JUGA: Generasi Milenial Flotim-Lembata Bersama Cegah Dampak Perubahan Iklim
“Food estate yang sedang dibangun pemerintah belakangan ini merupakan investasi di bidang infrastruktur fisik. Apakah benar jika investasi yang besar di bidang infrastruktur fisik akan memiliki dampak yang lebih kuat? Dari hasil kajian kami melalui pemodelan Computable General Equilibrium (CGE), rupanya dampaknya tidak cukup kuat jika melupakan investasi di bidang lainnya seperti penyuluhan pertanian” kata said Abdullah Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), saat memaparkan hasil kajian kepada Anang Nugroho, Direktur direktorat pangan dan pertanian Bappenas, Senin (31/1)
Said juga menambahkan jika simulasi investasi lengkap yang dimaksud harus mencangkup infrastruktur fisik, research and development, teknologi, peningkatan kemampuan spesifik pekerja pertanian, perbaikan mekanisme support pasar.
“Paket investasi tersebut akan peningkatan produksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi di bidang infrastruktur semata. Selain itu implikasi dari investasi paket lengkap tersebut juga memberikan multiplier effect ke peningkatan pendapatan petani dan menekan importasi pangan yang lebih baik” tutur Said.
Dalam Kajian tersebut KRKP juga merekomendasikan bahwa perlu memperkuat akuntabilitas dan partisipasi dalam pengembangan investasi publik, dan pentingnya investasi yang menjawab persoalan dan kebutuhan baik di nasional maupun di daerah.(FSB)
Indonesian
English