Cadangan Pangan Tinggi, Harga Terus Naik. Mengapa?

Capaian stok beras yang tinggi tidak serta-merta membuat harga beras dapat ditekan. Ini menjadi kontradiksi bagi masyarakat. Harga pembelian pemerintah yang sangat rendah di level petani (Rp 6.500/kg) apalagi jika dibandingkan dengan ongkos produksi yang semakin mencekik, namun ketika sampai di tangan masyarakat harga bisa mencapai tujuh belas ribu rupiah per kilogram bahkan lebih.

Karena Indonesia tidak hanya Jawa, maka data dari databoks (2026) untuk harga beras di Sumatra kami ambil sebagai rujukan. Disitu disebutkan bahwa rata-rata harga harian beras kualitas super II (per kg) di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp.18,04 ribu per kg, data per Jumat, 01 Mei 2026. Secara keseluruhan, harga rata-ratanya naik dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp.17,91 ribu per kg.

Harga beras kualitas super II harian di pasar modern Sumatera Barat menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp.19.850 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga beras kualitas super II di provinsi ini tidak mengalami perubahan. Harga jual tertinggi yang pernah dicatat di wilayah ini adalah Rp.19.850 per kg.

Di tengah klaim swasembada dan rekor cadangan pangan, sebetulnya siapa yang menikmati keuntungan terbesar dari rantai nilai perberasan Indonesia?

Statement Capaian Swasembada dan Cadangan Pangan

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebutkan dalam kunjungannya ke Gudang beras di Karawang pada April 2026, “Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, sekarang jam 8.55, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua.”

Amran bertekad untuk mewujudkan visi “lumbung pangan dunia” menyejahterakan perut masyarakat negara lain dengan beras dari Indonesia. Sementara jikalau kita menilik lebih jauh kondisi ekonomi petani dan harga beras dalam negeri tidak mengalami perubahan signifikan. Data BPS (2026) menunjukkan bahwa harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen secara bulanan dibanding Maret 2026, sementara secara tahunan melonjak hingga 7,47 persen. Kondisi serupa terjadi di sektor grosir dengan inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan.

Statistik Buruk Dibalik Klaim Swasembada

Ini menjadi angka capaian yang buruk dari tata kelola sistem pangan. Ditambah lagi dengan semakin signifikan pertambahan petani skala kecil dengan luasan lahan kurang dari 0,5 ha yang naik 18% selama 2013-2023. Konversi lahan pertanian menjadi pabrik, hunian, tempat usaha maupun proyek strategis menjadi momok yang menakutkan bagi sektor pertanian. Negara merespon dengan program ekstensifikasi lahan melalui food estate dengan menkonversi hutan menjadi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Indonesia juga menghadapi tantangan enggannya kaum muda untuk bertani, khususnya dalam sektor komoditas padi. Tingginya biaya produksi dan harga jual yang ditetapkan sedemikian rupa menjadi dua dari sederet alasan penyebabnya. Begitupun profit produsen pangan yang sangat minim dibanding aktor rantai nilai perberasan lainnya seperti tengkulak, penggilingan, maupun toko/penjual semakin menurunkan minat kaum muda untuk bertani.

Merujuk pada kajian KRKP (2021) dijelaskan bahwa “Fluktusi harga padi di tingkat petani sering kali merugikan petani dari pada pihak lainnya. Hal demikian disebabkan oleh karena petani tidak dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. Petani tidak melakukan penyimpanan untuk menunggu harga baik, namun langsung dijual saat panen.”

Penyerapan BULOG: Efektif atau Bumerang?

Hasil ini diperkuat dengan kenyataan di lapangan bahwa Perusahaan Umum Badan Pusat Logistik (BULOG) melakukan penyerapan sebesar-besarnya dengan kualitas berbagai tingkatan pada tahap tapak dengan mengandalkan kerjasama dengan perangkat di daerah. Poin plus dari program ini memang terdapat kepastian pasar dan harga bagi petani yang kesulitan memasarkan produk gabah kering.

Namun disisi lain penyerapan besar-besaran ini mempunyai sisi kontradiktif yang memiliki potensi tinggi menyebabkan harga beras semakin meningkat. Pertama, penyerapan yang dilakukan ini semakin mensentralisasi rantai perberasan. Misalnya beras yang di serap Bulog di Sragen harus melalui rangkaian distribusi sedemikian panjang sampai ke gudang bulog di Surabaya dan ketika konsumen di Sragen ingin mengkonsumsi beras hasil daerahnya sendiri maka harus mengirim ulang dari Surabaya. Ini merupakan rantai distribusi yang tidak efektif dan efisien.

Kedua penyerapan besar-besaran BULOG ini semakin berpotensi menurunkan kualitas beras karena teknologi dan standar operasional gudang BULOG yang tidak memadai.

Mengutip dari Kontan.com (2025), disebutkan bahwa sebanyak 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu dan kerusakan, yang berpotensi menimbulkan kerugian mencapai Rp3,6 triliun hingga Rp4 triliun pada 2025. Kerusakan ini disebabkan oleh penyimpanan terlalu lama, menumpuknya stok (overstock) impor, dan serangan hama. Beras yang terdampak, termasuk beras impor, dilaporkan tidak layak konsumsi.

Tata Kelola: Paradoks yang terus berulang

Ketimpangan harga antara Rp6.500/kg (HPP di tingkat petani) dan Rp17.000/kg bahkan lebih di konsumen menunjukkan adanya kebocoran nilai yang masif di tengah rantai pasok. Petani biasanya tidak punya posisi tawar. Karena butuh uang cepat untuk membayar hutang biaya tanam atau karena tidak punya fasilitas pengering/gudang, mereka terpaksa menjual Gabah Kering Panen (GKP) segera setelah panen.

Keuntungan terbesar biasanya terserap oleh tengkulak, pemilik penggilingan besar, dan pedagang perantara. Mereka memiliki kapasitas untuk menyimpan stok saat harga rendah dan melepasnya ke pasar saat harga melonjak. Rantai distribusi Indonesia yang panjang dan terfragmentasi menyumbang biaya tambahan yang signifikan pada setiap perpindahan tangan.

Jadi untuk apa capaian stok beras 5 juta ton dan swasembada pangan?

Ini adalah sebuah paradoks pangan yang terus berulang dan menyesakkan baik bagi konsumen dan produsen pangan. Di satu sisi, angka-angka statistik di atas kertas menunjukkan “keberhasilan” swasembada dan stok yang melimpah, namun di sisi lain, realitas di piring nasi masyarakat justru berbicara sebaliknya.

Tingginya harga beras saat cadangan pangan tinggi adalah bukti bahwa masalah kita bukan hanya soal produksi, tapi soal tata kelola dan distribusi. Stok yang menumpuk di gudang pusat hingga membusuk tidak akan pernah bisa menstabilkan harga di pasar rakyat jika distribusi tidak efisien dan spekulan masih memegang kendali. Selama pemerintah lebih fokus pada “angka produksi” dan “stok fisik” daripada margin keuntungan petani serta efisiensi distribusi lokal, maka harga beras akan terus menjadi beban bagi masyarakat, sementara petani tetap terperangkap dalam rantai kemiskinan.

Masyarakat tidak ingin mendengar pidato capaian stok pangan yang melimpah ruah. Namun harga yang terjangkau, berkualitas baik dan harga adil bagi petani sebagai tulang punggung sistem pangan adalah kunci keberhasilan tata kelola pangan. Angka capaian di atas kertas tidak bisa dimakan. Swasembada atau ambisi menjadi “lumbung pangan dunia” akan terdengar seperti jargon kosong jika ibu rumah tangga masih harus membayar Rp17.000 untuk satu kilogram beras dan petani masih terjerat hutang karena harga gabah yang terus-menerus ditekan.

Dan sebuah saran bagi Negara, terkhusus Pak Menteri Pertanian, sebelum berambisi untuk berkontribusi untuk mengenyangkan perut dunia. Baiknya melihat secara menyeluruh kondisi sistem pangan Indonesia saat ini. Dimana petani hanya diposisikan sebagai ‘sapi perah’, dipaksa untuk terus berproduksi sebesar mungkin namun tidak melihat permasalahan mendasar seperti ongkos produksi yang terus naik, rantai nilai perdagangan yang tidak adil, kebutuhan jaminan asuransi tani dan minimnya insentif bagi petani yang bertransisi ke pertanian yang lebih berkelanjutan.

Narahito

Agus D,D. 2026. Harga Beras Kualitas Super II di Sumatera. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/2728456ebac8674/harga-beras-kualitas-super-ii-di-sumatera-barat-rp-19-850-per-kg-jumat-1-mei-2026

Bapanas. 2026. 5.000.198 Ton, Indonesia Tak Impor Beras Ikut Berkontribusi pada Dunia. https://badanpangan.go.id/blog/post/stok-cadangan-beras-tembus-5000198-ton-indonesia-tak-impor-beras-ikut-berkontribusi-pada-dunia

Nabila, M. 2026. Makin Mahal! Harga Beras Grosir hingga Eceran Kompak Naik April 2026″Makin Mahal! Harga Beras Grosir hingga Eceran Kompak Naik April 2026″. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260504/12/1971119/makin-mahal-harga-beras-grosir-hingga-eceran-kompak-naik-april-2026#goog_rewarded

Kontan. 2025. Beras Bulog Rusak 300.000 Ton, Segini Potensi Kerugian Negara. https://industri.kontan.co.id/news/beras-bulog-rusak-300000-ton-segini-potensi-kerugian-negara KRKP. 2018. Laporan Kajian Rantai Nilai Perberasan. Hlm 13. Bogor.