Kebijakan, inovasi teknologi, dan dukungan pasar menjadi kunci keberhasilan praktik budidaya padi rendah emisi di Indonesia.
Bogor, 19 Agustus 2025 – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Rikolto Indonesia, dengan dukungan Belgium Partner in Development dan Uni Eropa melalui SWITCH Asia Grants Programme, serta National Working Group (NWG) Sustainable Rice Platform (SRP) Indonesia, menyelenggarakan Workshop yang bertemakan “Penyelarasan Definisi dan Standarisasi Budidaya Pertanian Padi Berkelanjutan di Indonesia” di Hotel Savero Style, Bogor.
Workshop ini mempertemukan pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan definisi pertanian padi berkelanjutan yang dapat menaungi dari sekian banyaknya istilah budidaya pertanian padi yang berkembang di masyarakat, serta standar budidaya padi rendah karbon yang selaras dengan target penurunan emisi nasional dan internasional.
Ratih dari Rikolto Indonesia menuturkan, hingga kini lebih dari 2.300 petani dengan 200 hektar lahan telah menerapkan Sustainable Rice Platform (SRP). “Petani tidak dipaksa, tetapi diyakinkan melalui bukti nyata bahwa SRP mampu meningkatkan kualitas budidaya sekaligus menjaga keberlanjutan,” jelasnya.
Prof. Dr. Edi Santosa dari IPB University menekankan perlunya kejelasan batasan praktik rendah karbon. “Emisi terbesar justru muncul dari penggunaan pupuk dan genangan air pada sawah. Standar rendah karbon harus ditegaskan agar implementasi di lapangan tidak parsial,” paparnya.
Menurut Taufik dari Komisi Teknis BRMP Tanaman Pangan, Kementan tengah menyesuaikan SNI pertanian organik dengan tambahan kriteria IndoGAP dan padi sehat. Sementara itu, Asdianto dari Komisi Teknis BRMP Sumber Daya Lahan dan Pertanian menegaskan bahwa tantangan ada pada kesehatan tanah dan implementasi metode Alternate Wetting and Drying (AWD). “Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara produksi, kesejahteraan sosial, dan ekologi” ungkapnya.
Dari sisi kebijakan nasional, Novia dari Bappenas menambahkan bahwa sektor pertanian masuk prioritas penurunan emisi pada dokumen Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC). “Bappenas sedang menyusun NDC kedua 2030–2035 untuk memastikan target pertanian rendah karbon selaras dengan komitmen global,” ujarnya.
Forum juga mendengar suara petani, salah satu pengalaman petani bawang merah di Brebes yang beralih ke praktik minimum pesticide namun masih terkendala harga produsk di pasar yang sama dengan produk non-organik. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya insentif dan dukungan pasar bagi petani yang menerapkan praktik budiaya yang ramah lingkungan.
Kesimpulannya, workshop ini menegaskan urgensi penyelarasan definisi pertanian berkelanjutan dan harmonisasi standar beras rendah karbon. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan agar produksi beras tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Narahubung Media:
Rizkah – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
📞 0813-9727-0241 | ✉️ info@kedaulatanpangan.org
Indonesian
English