Labuan Bajo, 16-17 April 2024 – Pembangunan sistem pangan oleh orang muda dengan memastikan keseimbangan dan sinkronisasi pada semua bagian dalam sistem pangan dan sektor lainnya menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Manggarai Barat. Koalisi Pangan Bernas yang beranggotakan Yayasan KEHATI, KRKP dan YAKINES melalui program Urban Futures di Manggarai Barat menginisiasi proses pembentukan forum multipihak di antara masyarakat sipil, pemerintah, dan aktor kunci lainnya. Forum multipihak yang terbentuk diharapkan dapat menjadi ruang publik untuk berdialog, berkolaborasi, dan advokasi guna mendukung proses pembangunan sistem pangan Manggarai Barat secara umum ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Proses pembentukan forum ini diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan lobi multipihak yang dilaksanakan pada 16-17 April 2024 di Aula Bappeda Manggarai Barat. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perwakilan orang muda Manggarai Barat, petani milenial, pihak swasta, peneliti atau akademisi, lembaga keagamaan, UMKM, media serta perwakilan komunitas atau organisasi non pemerintah di Manggarai Barat. Peningkatan kesadaran bersama atas sistem pangan yang berkelanjutan di Manggarai Barat menjadi penting agar nantinya sistem pangan yang terbentuk menjadi tanggung jawab bersama. Langkah awal dari proses pembentukan forum ini dilakukan guna mendukung kerja-kerja kolaborasi yang akan dilakukan melalui forum ini hingga berujung pada penyusunan kebijakan dan transformasi sistem pangan di Manggarai Barat.
Selaras dengan tujuan forum multipihak, Ferdinandus Mau Manu selaku Koordinator Program YAKINES menyatakan, “kerjasama multipihak penting dilakukan untuk mewujudkan sistem pangan yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, responsif gender, dan akuntabel di Manggarai Barat”.
Program Urban Futures percaya bahwa partisipasi dan kolaborasi antara orang muda dengan berbagai pihak adalah elemen penting dalam menciptakan sistem pangan daerah yang berkelanjutan di Manggarai Barat, terutama dalam proses pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan dan pemanfaatan peluang sektor pangan. Kegiatan FGD yang dilakukan berhasil menjaring pendapat dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah selaku penentu arah kebijakan di Manggarai Barat, terkait isu prioritas, tujuan, lingkup kerja, tata kelola, serta peran dan proses koordinasi antara para aktor yang akan terlibat dalam forum ini.
Labuan Bajo sebagai salah satu daerah pariwisata super premium berpotensi untuk menghasilkan limbah pangan yang tinggi dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat. Sistem pangan yang terkait dengan limbah pangan menjadi fokus penting bagi pemerintah agar limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan.
“Advokasi mengenai sistem pangan menjadi penting karena terkait dengan hak rakyat atas pangan yang berkualitas, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi food waste (limbah pangan) dan pola konsumsi masyarakat berubah agar mengambil pangan secukupnya dan menghabiskannya,” ucap Margaretha Subekti perwakilan Koperasi Sampah Komodo Labuan Bajo dan Rumah Pekerti.
Lembaga keagamaan setempat juga berkomitmen untuk mendukung penguatan sistem pangan. Melalui retret ketahanan pangan dan iklim serta katekese, Gereja memotivasi umat untuk kembali memperhatikan keadaan iklim dan pangan. Pegiat sosial juga mendukung forum ini dengan berbagi kepada orang muda terkait praktik baik yang telah dilakukan oleh komunitas dampingannya dalam menjaga ketahanan pangan dan adaptasi iklim.
Setelah menjaring pendapat dan dukungan melalui kegiatan FGD dan lobi, Koalisi Pangan Bernas akan melanjutkan proses pembentukan forum multipihak melalui Lokakarya Pembentukan dan Penyusunan Rencana Kerja Forum Multipihak pada 22-23 April 2024. Pemerintah setempat berkomitmen untuk mendukung pembentukan forum multipihak dan siap mengawasi kerja bersama sebagai upaya menyambut Manggarai Barat sebagai daerah swadaya dan mandiri atas pangan.
Indonesian
English