Hasil Riset

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Hariadi Propantoko, Ferri Stya Budi, Nevky Emiraj, Widya Hasian, Jagat Patria, Gecci Dwi Prasetyo
Tahun Penelitian: 2022
Halaman: 36
Format: PDF

Pengelolaan Importasi Pangan belum mengarah pada perlindungan hak petani dan kedaulatan pangan negara. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan impor beras yang sering kali terjadi pada masa panen raya padi di dalam negeri. Impor ini mengganggu harga yang diperoleh petani padi. Pada akhirnya harga turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, bahkan di bawah biaya produksi.

Seharusnya pemerintah sebagai penyelenggaran negara menjadi tumpuan harapan bagi petani untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kerugian-kerugian di atas. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani no 19 tahun 2013 juga disebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Tahun Penelitian: 2022
Halaman: 52
Format: PDF

Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan awal Maret 2020, sampai tanggal 3 Agustus 2021, telah terjadi 3.496.700 kasus COVID-19 di seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 524.142 kasus aktif, 98.889 kematian, dan 2.873.669 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 130.628 orang. Penyebaran yang sangat cepat, mendorong pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai April 2020 selama 14 hari dan terus diperpanjang sesuai kebutuhan masing-masing propinsi. Pembatasan yang terjadi kenyataannya mengganggu ketahanan pangan dari sisi ketersediaan dan akses pangan. Jika kondisi ini berlangsung lebih lama dapat menyebabkan potensi krisis pangan. Karenanya, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 adalah keniscayaan yang tak bisa ditawar.

Seperti di negara-negara Asia Tenggara, di mana pertanian masih menjadi sumber utama pekerjaan langsung, pembatasan mobilitas mengakibatkan pengurangan kuantitas tenaga kerja pertanian yang berarti pengurangan pada hasil pertanian. Selain itu, berkurangnya produksi pangan juga disebabkan oleh terbatasnya akses petani ke input pertanian dan pasar untuk menjual produk. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian keuntungan dan pemborosan produk pertanian.

Penyusun: Tim Audit Sosial KRKP
Peneliti: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan (KRKP)
Tahun Penelitian: 2018
Halaman: 44
Format: PDF

Pupuk bersubsidi merupakan wujud pemerintah ada di belakang petani. Bermula pada tahun 1970-an pemerintah orde baru menginisisasi program dengan tujuan untuk meringankan beban petani dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani. Dari kebijakan ini mengacu pada sistem dan mekanisme pada tataran implementasinya berbagai persoalan yang muncul di daerah-daerah seperti proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang datanya masih belum valid, penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pengawasan yang masih lemah dan sering terjadinya kelangkaan pupuk.

Padahal berdasarkan kebijakan ini berbagai stakeholders yang terlibat mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menjalankannya, tapi berbagai hasil kajian/penelitian yang dilakukan baik oleh Akademisi, LSM masih juga ditemukan persoalan-persoalan yang muncul yang mengakibatkan petani sebagai sasaran penerima manfaat sering terjadi kerugian karena pada saat tanaman membutuhkan pupuk sering terlambat atau pupuknya langka yang pada akhirnya produksi menjadi menurun. Sisi lain pada tingkat pemahaman masyarakat akan kebijakan pupuk bersubsidi dengan menggunakan pupuk berimbang masih sangat kurang disamping karena faktor budaya sehingga berimplikasi juga pada hasil-hasil produksi petani menjadi rendah.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Tahun Penelitian: 2010
Halaman: 37
Format: PDF

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah mendorong lahirnya inisiatif daerah untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelusuran, sampai dengan tahun 2007, sekitar 5% pemerintah daerah (dari 400 Kabupaten/Kota) telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan reform. Bahkan beberapa daerah diantaranya menjadi model (best practice) dalam perubahan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus perbaikan dalam pelayanan publik.

Secara umum, fokus beberapa kajian mengenai proses reform di daerah yang ada saat ini adalah pada bentuk-bentuk reform penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, berupa perampingan organisasi pemerintah daerah, restrukturisasi dalam penganggaran daerah, perencanaan pembangunan partisipatif, dan peningkatan dalam pelayanan publik (TIFA: 2005, Prasojo: 2004, Eko; 2008, dan Leisher and Nachuk; 2006). Secara sektoral, kajian mengenai reform dalam sektor cenderung terkonsentrasi dalam reform pelayanan administrasi dan pelayanan dasar. Pelayanan administrasi misalnya, dalam pelayanan kependudukan dan ijin usaha. Sedangkan pelayanan dasar misalnya pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Muhammad Ulil Ahsan, Ferri Stya Budi, Gecci Dwi Prasetyo, Deni Irawan, Gilang Fitro Rizky, Ayu Rahayu, Hariadi Propantoko
Tahun Penelitian: 2020
Halaman: 130
Format: PDF

Konsep Kedaulatan Pangan telah menjadi mainstream sebagai salah satu tujuan capaian pembangunan Nasional terutama dalam pemerintahan Jokowi pada periode sebelumnya. Kebijakan dan progampun dicanangkan untuk menjawab persoalan pangan di Indonesia sekaligus memenuhi kewajiban negara memenuhi hak atas pangan warga negaranya.

Pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai jalan pemenuhan hak atas pangan sangat mungkin diwujudkan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, peningkatan produksi secara berkelanjutan. Dengan demikian, titik tolak penting mencapai hal tersebut hendaknya dimulai pada petani dan pembangunan pertanian pedesaan. Dengan menguatnya petani dan pangan desa, maka dapat menjadi pilar penting bagi perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) berinisiatif menyusun Indeks Kedaulatan Pangan untuk memeriksa sejauh apa Kedaulatan Pangan yang dijalankan sesuai dengan tujuannya berdasarkan 4 pilar Kedaulatan Pangan sebagai parameternya, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan Lokal. Indeks ini dapat digunakan oleh semua pihak terutama pemerintah, baik Desa, Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi pencapaian kedaulatan yang telah dilakukan.

Penyusun: Sofie, Hariadi Propantoko, dan Ferri Stya Budi
Peneliti: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Jaringan Kerja Petani Organik (JAKER PO)
Tahun Penelitian: 2019
Halaman: 23
Format: PDF

Laporan hasil studi rantai Komoditas Padi di lima Kecamatan di Kabupaten Ngawi adalah sebuah output penelitian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama dengan Jaringan Kerja Petani Organik (JAKER PO) berkat dukungan Oxfam Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 yang bertujuan untuk menganalisa aktor-aktor yang beperan dalam rantai nilai komoditas padi, dan siapa aktor yang mendapat margin keuntungan yang paling besar/kecil dan menemukan peluang pemasaran baru yang lebih bagus dalam rantai tersebut.

Fokus penelitian berada di Kabupaten Ngawi dimana Ngawi merupakan produsen terbesar padi di provinsi Jawa Timur. Dan lebih spesifik mengarah pada lima kecamatan dengan produksi tertinggi padi di kabupaten ngawi. Laporan ini memuat hasil temuan yang dapat menjadi sumber informasi pembuat kebijakan, praktisi pertanian, masyarakat sipil, dan petani terutama yang bergerak dalam pengusahaan padi konvensional maupun padi organik.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Geccy Dwi Prasetyo, Rizkah Sagala, Wahyu Ridwan Nanta, dan Hariadi Propantoko
Tahun Penelitian: 2019
Halaman: 50
Format: PDF

Sub sektor tanaman pangan, terutama padi merupakan sub sektor yang sangat penting karena menjadi tumpuan hidup banyak pihak. Dalam rantai nilai padi-beras tidak hanya melibatkan petani sebagai produsen, namun juga pedagang di berbagai jenjang hingga ke konsumen. Permasalahan berkaitan dengan harga panen, posisi tawar petani yang lemah serta persoalan-persoalan lainya yang berada di sepanjang rantai nilai beras menunjukan bahwa usada ekonomi padi dan beras ini sedemikian kompleks. Padahal usaha ini sangat vital bagi kelangsungan kehidupan sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani, penebas desa, tengkulak, penggilingan dan juga bagi ketahanan pangan negara. Tentu saja hambatan dan tantangan yang ada tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak. Pengembangan usaha ekonomi padi dan beras menjadi tanggung jawab dan menuntut peran dari semua pihak tidak hanya pemerintah namun juga para pelaku rantai nilai padi dan beras.

Kajian untuk memahami peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam rantai nilai usaha padi dan beras. Selain peran, identifikasi kepentingan dan kekuatan dari masing-masing pelaku rantai nilai juga perlu dilakukan sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan strategi yang dapat digunakan para pihak untuk mewujudkan praktik bisnis padi dan beras berkelanjutan serta ketahanan pangan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifkasi parapihak yang terlibat dalam rantai nilai padi dan beras serta pihak-pihk lainnya yang dapat berpengaruh dalam kebijakan harga gabah/beras. Kedua adalah untuk memetakan peran, kepentingan, kekuatan dan relasi di antara aktor yang terlibat dalam rantai nilai padi dan beras.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Said Abdullah, Hariadi Propantoko, Versanuddin H, Widya Hasian Situmeang, Deni, Rika, Fauzi, Wahyu Ridwan Nanta, Rizkah Camut Sagala, Naimmah, Dea Herwanda, Geccy
Tahun Penelitian: 2018
Halaman: 45
Format: PDF

Hanya 3,55% petani di negeri kita yang berumur di bawah 30 tahun. angka mengerikan itulah salah satu yang didapat dari kajian Regenerasi Petani pada tahun 2015 silam oleh koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan (KRKP). Sedikitnya kelompok usia muda yang tertarik dengan petani karena dipengaruhi faktor kondisi pertanian negeri kita yang memperihatinkan. Minat dan keinginan kuat memang berkaitan dengan sesuatu hal besar yang melekat pada obyek tersebut.

Kajian perspektif generasi muda perkotaan terhadap petani dan pertanian merupakan lanjutan dari kajian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2015 tentang Regenerasi Petani. Kajian lanjutan ini dipandang penting untuk mengungkap pandangan generasi muda perkotaan berkaitan dengan pertanian dan pelakunya yaitu petani. Hal-hal yang diungkap dari generasi ini adalah bagaimana perilaku konsumsi mereka, bagaimana pandangan mereka akan pangan sehat, bagaimana keberlangsungan pertanian indonesia kedepan dan bagaimana harapan mereka terhadap petani yang akan datang.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Hariadi Propantoko, Gecci Dwi Prasetyo, Ferry Stya Budi, dan Said Abdullah
Tahun Penelitian: 2019
Halaman: 8
Format: PDF

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada jatah kuota impor bawang putih di bulan agustus 2019 lalu memberikan petunjuk kepada publik bahwa terjadi kelemahan pada peraturan kebijakan ini. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan swasembada bawang putih melalui wajib tanam 5 % dari Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diajukan oleh importir kepada pemerintah. Wajib tanam yang dimaksud merupakan usaha penanaman bawang putih yang ditanggung atau dilakukan oleh pelaku usaha impor guna memenuhi kewajiban produksi 5% di dalam negeri sebagai persyaratan pengajuan RIPH. RIPH sendiri merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian RIPH ini merupakan syarat bagi pelaku usaha importir untuk dapat memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Kejadian kasus ini memberikan latar belakang penting untuk dilakukannya assessment terhadap peraturan dalam kebijakan ini mengenai bagaimana resiko korupsi yang ada di dalam proses perijinan impor produk hortikultura bawang putih. Assessment ini diharapkan dapat menguatkan pengendalian dan pencegahan terjadinya korupsi di masa yang akan datang.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Dr. Widyastutik, SE, M.App.Ec, Dewi Setyawati, SP, M.Si, Dr. Iwan Hermawan, Said Abdullah, Widya Hasian Situmeang, dan Ferri Stya Budi
Tahun Penelitian: 2021
Halaman: 170
Format: PDF

Pandemi yang terjadi telah memberikan persoalan serius pada berbagai sector kehidupan. Salah satu sector yang terpengaruh oleh pandemic adalah pangan dan pertanian. Masyarakat, terutama di perkotaan mengalami persoalan akses pangan. Sementara di pedesaan produsen mengalami hambatan untuk menjual hasil panennya. Secara keseluruhan pandemic ini ini telah mempengaruhi rantai pasok, sistem pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak mengandalkan ketersediaan pangan dari impor tentu saja terpengaruh dengan pandemic ini karena macetnya rantai pasok pangan antara negara. Hal ini tentu saja membahayakan ketahanan negara. Impor yang besar tidak hanya mempengaruhi ketersediaan pada situasi bencana seperti pandemic ini. Lebih jauh memunculkan persoalan ketergantungan dan lemahnya sistem pertanian dan pangan dalam negeri.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Widya Hasian Situmeang dan Hanifah Firda Fauzia Gunadi, SKPm
Tahun Penelitian: 2020
Halaman: 51
Format: PDF

Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi semua orang dan mengubah tatanan kehidupan. Mc Kibbin dan Fernando (2020) mengatakan wabah ini bisa membunuh orang dari kelompok sosial ekonomi apa saja di masyarakat mana pun. Namun demikian kelompok masyarakat miskin lah yang paling merasakan dampaknya.

Dalam konteks Indonesia, peneliti Smeru, Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020) menyatakan bahwa dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hasil proyeksi menunjukkan, di Indonesia diperkirakan akan ada 1,2 juta orang di Indonesia akan terinfeksi dan menyebabkan dampak ekonomi yang parah. Akibatnya diperkitakan adakan ada 1,3 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Widya Hasian Situmeang dan Hanifah Firda Fauzia Gunadi, SKPm
Tahun Penelitian: 2020
Halaman: 34
Format: PDF

Pandemi Covid-19 yang merebak sejak akhir 2019 membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Saat ini Indonesia masuk dalam 25 besar negara-negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Hingga 7 November 2020, Indonesia tercatat dengan 429.574 kasus. Sejak Maret 2020, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka menekan kenaikan kasus. pada periode awal, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Kebijakan PSBB membawa berbagai konsekuensi, salah satunya pada upaya pemenuhan pangan. Pada sektor pangan, KRKP menyoroti sekitarnya terdapat beberapa pemberitaan tentang kesulitan pemenuhan pangan terutama pada masyarakat urban akibat tersendatnya arus logistik dan penurunan daya beli masyarakat. Sebaliknya survey KRKP pada bulan Mei awal, menunjukkan bahwa petani padi Indonesia memasuki panen raya dan kesulitan memasarkan hasil panen akibat terganggunya serapan pasar.

Penyusun: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Peneliti: Dr. Suryo Wiyono, M.Sc Agr, Masbantar Sangadji, Muhammad Ulil Ahsan, dan Said Abdullah: 2015
Halaman: 41
Format: PDF

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah petani mengalami penyusutan sebanyak lima juta rumah tangga petani. Usia petani pun sudah menua, sebanyak 60,8 persen berusia di atas 45 tahun dengan pendidikan hanya tingkat SD, dan kapasitas menerapkan teknologi baru yang rendah. Sementara proses regenerasi berjalan sangat lambat terutama pada sektor tanaman pangan. generasi muda menjadikan sektor pertanian bukan sebagai pilihan dan lebih memilih bekerja di sektor industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran profil keluarga petani pada usaha tani padi dan hortikultura serta menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi minat generasi pemuda menjadi petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanaman yang diusahakan berhubungan dengan minat orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai petani. Secara umum responden orang tua usaha tani padi tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Sementara petani hortikultura lebih banyak yang menginginkan anaknya menjadi petani. Perbedaan keinginan akan regenerasi di kalangan orang tua ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh keuntungan atau pendapatan bersih per musim. Kesejahteraan petani hortikultura lebih tinggi di banding petani padi karena keuntungan bersih petani hortikultura lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh petani padi.