Policy Brief

Tahun: 2022
Format: PDF

Badan Pangan yang lahir pada saat terjadinya pandemic Covid 19 digadang-gadang sebagai jawaban atas persoalan pangan yang ada. Persoalan yang ditimbulkan oleh dampak covid 19, maupun persoalan yang ada jauh sebelum itu. Akuntabilitas dan transparansi data sebagai basis produksi juga soal akuntablitas kebijakan impor menjadi persoalan yang selama ini menyelimuti sector pangan nasional. Situasi pandemic memperberat keadaan sehingga memaksa adanya perubahan. Namun apa dikata, Perpres dan Badan Pangan ini nyatanya masih menyisakan catatan dan pertanyaan. Pertanyaanpertanyaan dan catatan-catatan berikut lahir dari telaah terhadap Perpres 11 tahun 2020 yang menjadi juru arah Badan Pangan. Berikut adalah catatan dan pertanyaan kritis tersebut.

Tahun: 2020
Format: PDF

Sektor perberasan masih menjadi urat nadi sistem pangan di Indonesia, terkait dengan posisi beras sebagai makanan pokok, penyangga ketahanan pangan, pengidupan bagi jutaan petani skala kecil dan penggerak pembangunan perdesaan. Dalam rangka menghadapi tantangan produksi pangan seiring dengan perkembangan penduduk, perubahan iklim dan krisis kesehatan, menjadi penting untuk pengembangan platform beras berkelanjutan. Platform beras berkelanjutan adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka transformasi sistem perberasan nasional untuk penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pengelolaan limbah produk sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan hal tersebut adalah melalui kemitraan multipihak perberasan nasional yang berfungsi untuk mewadahi berbagai inisiatif para pihak, pengembangan dialog dan kerjasama kemitraan, mengelola pengetahuan dan pembelajaran, perbaikan kebijakan dan tata kelola serta menyediakan panduan bagi para pelaku untuk transformasi sektor perberasan nasional, sebagai titik masuk untuk pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Indonesia dalam rangka pencapaian target SDGs 2030.

Tahun: 2021
Format: PDF

Jelang akhir tahun 2021, pangan dan pertanian masih dalam kondisi rentan. Sistem pangan rapuh ketika dihadapkan guncangan mendadak selama pandemi COVID-19. Guncangan masif menurunkan akses penduduk terhadap pangan. Laporan FAO yang diterbitkan bulan November 2021, memaparkan bahwa 811 juta orang kepalaran dan tiga milyar penduduk tidak mampu membeli pangan sehat. Jika krisis pandemi berlanjut, maka satu milyar lagi penduduk segera menyusul masuk kategori tidak mampu akses pangan sehat, dengan kata lain satu dari tiga orang di dunia mengalami kurang gizi.

Memperbaiki situasi ini dalam waktu cepat, bisa dikatakan mustahil ditengah kondisi daya dukung sistem pangan yang terus menurun.Degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, ketimpangan dan kerentanan sosial terus memburuk dan memperberat upaya pemulihan sistem pangan kedepan. Kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati, kualitas kesuburan tanah terus menurun, air untuk pertanian semakin menyusut, cuaca ekstrem yang makin intensif, ledakan hama dan penyakit makin serius adalah bentuk-bentuk realitas yang kita saksikan di lapangan.

Tahun: 2022
Format: PDF

Penyelenggaraan pertanian dan pangan diurus untuk sebesar-besarnya kepentingan publik agar produksi hasil pertanian bertambah secara memadai, ketersediaan barang pangan dan bahan baku pangan terjangkau dan mencukupi, dan berdampak pada penghidupan petani yang layak. Investasi publik bidang pertanian dan pangan semestinya direncanakan, dialokasikan dan dibelanjakan untuk tujuan kepentingan publik tersebut termasuk berpengaruh balik pada pertumbuhan indikator ekonomi. Secara umum dampak potensial investasi publik (infrastruktur fisik, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan dukungan pasar) bernilai buruk terhadap indikator makro ekonomi, indikator sektoral, distribusi pendapatan dan konsumsi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecuali pada perdagangan sektor pertanian dan pangan olahan pada komoditas tertentu, dan PDRB provinsi tertentu pula. Dampak baik pada perdagangan sektor pertanian dan pangan olahan pada komoditas tertentu, dan PDRB provinsi tertentu itu disebabkan adanya pengembangan usaha pertanian dan pangan yakni menerapkan pangan strategis bernilai tambah tinggi terutama dalam perdagangan ekspor, sekaligus diversifikasi komoditas tanaman yang disesuaikan dengan potensi daerah.