Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan utama beras bagi penduduk yang terus meningkat. Upaya untuk meningkatkan produksi padi semakin sulit dilakukan, karena semakin terbatas dan rusaknya sumber daya serta ancaman perubahan iklim. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan dan program yang sistematis dan efektif untuk mewujudkan target swasembada pangan (beras) berkelanjutan.

Sustainable Rice Platform (SRP) yang diinisiasi UNEP dan IRRI bersama berbagai stakeholder lain: lembaga penelitian pertanian, bisnis pertanian – pangan, sektor publik dan organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan standar beras berkelanjutan yang lebih efisien. Standar ini menggunakan tolok ukur lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan hasil bagi petani padi, mengurangi dampak lingkungan dan memenuhi pangan yang aman untuk konsumen.

Proyek ini dimaksudkan untuk membentuk kelembagaan perberasan nasional yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi petani, lembaga penelitian, perusahaan swasta, konsumen dan NGO. Bentuk dan nama lembaga ini, akan disepakati bersama serta sesuai dengan aturan hukum dan kebutuhan. Kelembagaan akan berperan dalam mengembangkan standar dan indikator beras berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, dengan mengacu Sustainable Rice Platform (SRP) maupun standar yang telah dikembangkan di Indonesia. Standar dan Indikator itu akan menjadi patokan bagi para aktor rantai perberasan dalam mengembangkan budidaya, pengelolaan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan konsumsi. Standard dan Indikator juga memperhatikan hak sosial dan kesejahteraan pekerja/petani diskriminasi praktik kerja (khususnya terhadap buruh perempuan), mencegah keterlibatan buruh anak, serta dalam membuat kebijakan pendukung – termasuk investasi. Selain itu juga akan merumuskan dan mengimplementasikan model kerjasama para pelaku rantai perberasan di lapangan.

Adanya kelembagaan perberasan nasional dan rumusan dan implementasi standar serta indikator beras berkelanjutan yang diakui dan dikembangkan pemerintah bersama para pelaku rantai nilai beras nasional sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Adapun tujuan spesifik yang ingin dihasilkan dari proyek ini adalah:

• Terpetakannya kelayakan kelembagaan perberasan di level nasional melalui kegiatan riset.

  Diterimanya gagasan pembentukan kelembagaan perberasan di level nasional oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Kementerian Pedesaan; dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri; serta Badan Ketahanan Pangan dan BULOG melalui proses diseminasi hasil riset.

  Tersusun dan diterimanya rumusan Standar dan Indikator Beras Berkelanjutan Nasional serta model kerja sama para pelaku rantai perberasan nasional yang diakui oleh terutama Pemerintah (Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Kementerian Pedesaan; dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri; serta Badan Ketahanan Pangan dan BULOG) dan pelaku rantai nilai beras.

  Adanya praktik baik implementasi Standar dan Indikator Beras Berkelanjutan dan implementasi model kerja sama para pelaku rantai nilai beras berkelanjutan di sentra produksi padi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).