Beras Berkelanjutan Rendah Karbon dan Urgensi Klasifikasi Beras Khusus. Sektor pertanian padi di Indonesia memegang peranan ganda sebagai pilar utama penyediaan pangan dan nutrisi dan penyedia lapangan kerja, namun disisi lain sebagai kontributor signifikan terhadap peningkatan emisi karbon global. Emisi gas rumah kaca (GRK) dari budidaya padi konvensional, terutama metana dan dinitrogen oksida, serta emisi tidak langsung dari pupuk kimia yang menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan menghambat pembangunan pertanian berkelanjutan. Upaya mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui penerapan praktik Budidaya Padi Rendah Karbon (Low Carbon Rice Farming/LCRF). LCRF bertujuan mencapai hasil panen tinggi dengan emisi dan konsumsi pertanian yang rendah. Salah satu kerangka kerja yang telah teruji dalam menekan emisi GRK dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah standar Sustainable Rice Platform (SRP) untuk budidaya padi berkelanjutan (V2.2).
Policy Brief
Beras SRP Sebagai Beras Khusus: Insentif Harga Untuk Kesejahteraan Petani dan Mitigasi Iklim
Policy Brief Pengembangan Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional untuk Mendukung Platform Beras Berkelanjutan
Tahun: 2020
Format: PDF
Sektor perberasan masih menjadi urat nadi sistem pangan di Indonesia, terkait dengan posisi beras sebagai makanan pokok, penyangga ketahanan pangan, pengidupan bagi jutaan petani skala kecil dan penggerak pembangunan perdesaan. Dalam rangka menghadapi tantangan produksi pangan seiring dengan perkembangan penduduk, perubahan iklim dan krisis kesehatan, menjadi penting untuk pengembangan platform beras berkelanjutan. Platform beras berkelanjutan adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka transformasi sistem perberasan nasional untuk penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pengelolaan limbah produk sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan hal tersebut adalah melalui kemitraan multipihak perberasan nasional yang berfungsi untuk mewadahi berbagai inisiatif para pihak, pengembangan dialog dan kerjasama kemitraan, mengelola pengetahuan dan pembelajaran, perbaikan kebijakan dan tata kelola serta menyediakan panduan bagi para pelaku untuk transformasi sektor perberasan nasional, sebagai titik masuk untuk pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Indonesia dalam rangka pencapaian target SDGs 2030.
Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan: Suara Masyarakat Sipil untuk Perubahan Kebijakan Menuju Sistem Pangan yang Beragam, Adil dan Lestari
Di tengah transisi pergantian pemerintahan tahun 2024, koalisi organisasi masyarakat sipil menyuarakan rekomendasi kebijakan untuk transformasi sistem pangan. Rekomendasi kebijakan disusun dari hasil dialog independen yang melibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, agamawan dan budayawan serta generasi muda Indonesia. Dialog independen yang diselenggarakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Yayasan KEHATI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Loka Daya, Koalisi Adaptasi, Koalisi Pangan Baik, Yayasan Penabulu, Aliansi VCA dan WWF Tanah Papua mengundang 167 peserta (85 laki-laki dan 82 perempuan) yang berasal dari berbagai daerah seperti dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Disamping itu, masukan masyarakat sipil dihimpun melalui angket yang disebarkan kepada 84 responden dari berbagai daerah yang menyampaikan harapan untuk transformasi sistem pangan yang lestari di Indonesia.
Policy Brief Kebijakan Investasi Publik Pertanian dan Pangan: Mengarahkan Fokus dan Berdampak pada Petani
Tahun: 2022
Format: PDF
Penyelenggaraan pertanian dan pangan diurus untuk sebesar-besarnya kepentingan publik agar produksi hasil pertanian bertambah secara memadai, ketersediaan barang pangan dan bahan baku pangan terjangkau dan mencukupi, dan berdampak pada penghidupan petani yang layak. Investasi publik bidang pertanian dan pangan semestinya direncanakan, dialokasikan dan dibelanjakan untuk tujuan kepentingan publik tersebut termasuk berpengaruh balik pada pertumbuhan indikator ekonomi. Secara umum dampak potensial investasi publik (infrastruktur fisik, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan dukungan pasar) bernilai buruk terhadap indikator makro ekonomi, indikator sektoral, distribusi pendapatan dan konsumsi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecuali pada perdagangan sektor pertanian dan pangan olahan pada komoditas tertentu, dan PDRB provinsi tertentu pula. Dampak baik pada perdagangan sektor pertanian dan pangan olahan pada komoditas tertentu, dan PDRB provinsi tertentu itu disebabkan adanya pengembangan usaha pertanian dan pangan yakni menerapkan pangan strategis bernilai tambah tinggi terutama dalam perdagangan ekspor, sekaligus diversifikasi komoditas tanaman yang disesuaikan dengan potensi daerah.
Catatan Kedaulatan Pangan 2021
Tahun: 2021
Format: PDF
Jelang akhir tahun 2021, pangan dan pertanian masih dalam kondisi rentan. Sistem pangan rapuh ketika dihadapkan guncangan mendadak selama pandemi COVID-19. Guncangan masif menurunkan akses penduduk terhadap pangan. Laporan FAO yang diterbitkan bulan November 2021, memaparkan bahwa 811 juta orang kepalaran dan tiga milyar penduduk tidak mampu membeli pangan sehat. Jika krisis pandemi berlanjut, maka satu milyar lagi penduduk segera menyusul masuk kategori tidak mampu akses pangan sehat, dengan kata lain satu dari tiga orang di dunia mengalami kurang gizi.
Memperbaiki situasi ini dalam waktu cepat, bisa dikatakan mustahil ditengah kondisi daya dukung sistem pangan yang terus menurun.Degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, ketimpangan dan kerentanan sosial terus memburuk dan memperberat upaya pemulihan sistem pangan kedepan. Kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati, kualitas kesuburan tanah terus menurun, air untuk pertanian semakin menyusut, cuaca ekstrem yang makin intensif, ledakan hama dan penyakit makin serius adalah bentuk-bentuk realitas yang kita saksikan di lapangan.
DEKLARASI KAUM MUDA MANGGARAI RAYA
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN YANG KENYEJAHTERAKAN, ADIL DAN EKOLOGIS BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.
Oleh karenanya pada festival Golo Koe tahun 2023 yang dibalut oleh semangat bulan kemerdekaan dan api perjuangan, kami pemuda-pemudi perwakilan dari Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai yang terhimpun dalam orang muda Manggarai raya, mendesak dan menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk
Policy Brief Badan Pangan Nasional
Badan Pangan yang lahir pada saat terjadinya pandemic Covid 19 digadang-gadang sebagai jawaban atas persoalan pangan yang ada. Persoalan yang ditimbulkan oleh dampak covid 19, maupun persoalan yang ada jauh sebelum itu. Akuntabilitas dan transparansi data sebagai basis produksi juga soal akuntablitas kebijakan impor menjadi persoalan yang selama ini menyelimuti sector pangan nasional. Situasi pandemic memperberat keadaan sehingga memaksa adanya perubahan. Namun apa dikata, Perpres dan Badan Pangan ini nyatanya masih menyisakan catatan dan pertanyaan. Pertanyaanpertanyaan dan catatan-catatan berikut lahir dari telaah terhadap Perpres 11 tahun 2020 yang menjadi juru arah Badan Pangan. Berikut adalah catatan dan pertanyaan kritis tersebut.
Suara Petani dan Nelayan
Sektor pertanian, perikanan dan pangan menghadapi krisis multi dimensi seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem dan daya dukung lingkungan pertanian dan perikanan, dan lain sebagainya. Sayangnya, krisis ini belum diimbangi dengan berbagai upaya yang serius, konsisten dan yang mampu menjawab persoalan dari berbagai pemangku kepentingan. Kehidupan petani dan nelayan menjadi taruhannya atas situasi tersebut. Hingga saat ini kehidupan kami, petani dan nelayan masih jauh dari kata mulia.
Indonesian
English