BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan - ECPv5.10.1//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
X-ORIGINAL-URL:https://kedaulatanpangan.org
X-WR-CALDESC:Events for Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Asia/Jakarta
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0700
TZOFFSETTO:+0700
TZNAME:WIB
DTSTART:20190101T000000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200924T130000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200924T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200923T071218Z
LAST-MODIFIED:20200923T071233Z
UID:1853-1600952400-1600966800@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Peringatan Hari Tani : Saatnya Petani Menentukan Nasibnya Sendiri
DESCRIPTION:Pangan merupakan hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya tidak bisa ditawar-tawar. Setiap Orang berhak untuk hidup sehat dan produktif melalui pemenuhan pangan dan gizi tanpa kecuali.\nDalam pemenuhannya harus dilakukan dengan cara- cara yang berdaulat dan menempatkan produsen pangan sebagai subyeknya. \nNamun sejak terminology ketahanan pangan dan sekarang kedaulatan pangan sudah diadopsi dalam kebijakan pemerintah\, petani sebagai subjek pangan tetap menjadi objek yang tidak mempunyai ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya. Beras yang dihasilkan oleh petani padi\, merupakan bagian dari sistem pangan yang tersusun atas gabungan seluruh aktor dan aktifitas yang saling berkaitan mulai dari produksi\, pengumpulan\, pengolahan\, distribusi\, konsumsi\, dan proses pembuangan sisa makanan baik yang berasal dari pertanian maupun yang telah diolah. \nOleh karena itu\, keterlibatan multipihak dalam sistem ini perlu ditekankan dengan seksama. Dalam rangka Hari Tani\, Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengadakan diskusi dengan mutlipihak sebagai ruang dialog peran-peran Kemitraan kemitraan\, dan kolaborasi tetapi juga menyediakan rujukan prinsip dan standar bagi pemangku kepentingan\, membuka peluang perbaikan kebijakan dan tata kelola yang sesuai tantangan terkini\, serta sebagai tahap untuk menuju fair and resilience food system di Indonesia. Dengan tema “ Saatnya Petani Menentukan Nasibnya Sendiri” \nKamis\, 24 September 2020\n13.00- Selesai \nAcara ini akan di siarkan secara langsung melalui Live streaming Facebook\nKoalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan\nJangan sampai Ketinggalan ya.\n.\n.\n.\n#PlatformBerasBerkelanjutan\n#SustainableRicePlatform\n#FoodSystem
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/peringatan-hari-tani-saatnya-petani-menentukan-nasibnya-sendiri/
LOCATION:Zoom Meeting\, Indonesia
CATEGORIES:FGD,Seminar,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-22-at-18.22.46.jpeg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200903T140000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200903T173000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200901T053333Z
LAST-MODIFIED:20200908T093110Z
UID:1818-1599141600-1599154200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Series Diskusi : Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional
DESCRIPTION:Diskusi Bersama Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional\nHai Sobat Pangan\,\nDi Indonesia\, beras menjadi komoditas penting yang dikembangkan dengan pendekatan sistem pangan berkelanjutan.\nNamun untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan tidak mudah terutama untuk\nIndonesia karena fragmentasi masalah dan dilaksanakan pendekatan tunggal dalam\nkebijakan pangan dan pertanian. Sedangkan sistem pangan berkelanjutan memerlukan\npendekatan holistik karena sistem pangan berkelanjutan saling terintegrasi dan multi-\ndimensi.\nBerkaitan dengan hal tersebut diperlukan kerangka kerja (framework) yang melibatkan\nmultipihak dalam upaya mewujudkan sistem pangan berkelanjutan.\nUNEP dan IRRI pada 2011 membangun Platform Padi Berkelanjutan (Sustainable Rice\nPlatform atau SRP). SRP merupakan kemitraan multi-pihak untuk mendorong efisiensi\nsumber daya dan keberlanjutan\, termasuk petani\, swasta\, lembaga penelitian\, lembaga\nkeuangan\, dan lembaga nirlaba. Adapun tujuannya adalah untuk membantu petani padi\n(baik petani subsisten atau petani komersial) agar dapat berproduksi padi secara lebih\nefisien\, meningkatkan pendapatan\, serta menjaga lingkungan agar tetap sehat. Di Indonesia\, walaupun\nKementerian Pertanian menjadi anggotanya\, tetapi implementasinya masih jauh dari cukup.\nTerkait hal tersebut KRKP yang didukung oleh ICCO Cooperation mengadakan diskusi Series “Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional”\nTanggal : Kamis\, 3 September 2020\nJam : 14.00 WIB-Selesai\nVia Zoom Meeting\nLink daftar:\nKami tunggu kehadiran sobat pangan dalam diskusi ini\nKuota terbatas !!!\n\nTor dan Notulensi dan Materi dapat didownload
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/series-diskusi-urgensi-kemitraan-multipihak-perberasan-nasional/
LOCATION:Zoom Meeting\, Indonesia
CATEGORIES:Meetings,Seminar,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/09/poster-srp-tgl-3-september-terbaru-01-scaled.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200831T140000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200831T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200908T101240Z
LAST-MODIFIED:20200908T101240Z
UID:1838-1598882400-1598893200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Series Diskusi: Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional Bersama Partai Politik
DESCRIPTION:Aktor yang terlibat dalam pemenuhan pangan beras tidak hanya petani\, distributor\, dan\nkonsumen\, melainkan terdapat petani\, pengepul\, perusahaan processing\, distributor\,\npengecer\, serta pemerintah sebelum akhirnya sampai ke konsumen. Dari banyaknya\naktor yang berperan\, pemerintah sebagai penyelenggara pemenuhan pangan beras\nharus bisa mengelola relasi antar aktor di atas berjalan dengan baik\, serta trasnparan\ndan saling membesarkan.\nNamun demikian tidak hanya pemerintah yang bisa mengemban amanah tersebut\,\nprivate sectore atau pihak swasta pun bisa membesarkan setiap aktor dalam rantai\npenyedia pangan beras. Seperti yang tercantum dalan Pilar Business on Human Rights\nyang dikeluarkan oleh UNGP bahwa sektor privat atau perusahaan harus melindungi hak\nasasi manusia dalam menjalankan bisnis.\nBerkaitan dengan hal tersebut diperlukan kerangka kerja (framework) yang melibatkan\nmultipihak dalam upaya mewujudkan sistem pemenuhan pangan secara berkelanjutan\nyang adil dan melindungi hak asasi manusia.\nHari ini KRKP mengadakan Series Diskusi Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional bersama Private Sektor dan Partai Politik.\nMateri dan Notulensi Acara dapat di Download disini
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/series-diskusi-urgensi-kemitraan-multipihak-perberasan-nasional-bersama-partai-politik/
LOCATION:Zoom Meeting\, Indonesia
CATEGORIES:FGD,Seminar,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-08-28-at-15.45.22.jpeg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200831T093000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200831T120000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200908T100842Z
LAST-MODIFIED:20200908T100842Z
UID:1836-1598866200-1598875200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Series Diskusi: Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional bersama Private Sektor
DESCRIPTION:Aktor yang terlibat dalam pemenuhan pangan beras tidak hanya petani\, distributor\, dan\nkonsumen\, melainkan terdapat petani\, pengepul\, perusahaan processing\, distributor\,\npengecer\, serta pemerintah sebelum akhirnya sampai ke konsumen. Dari banyaknya\naktor yang berperan\, pemerintah sebagai penyelenggara pemenuhan pangan beras\nharus bisa mengelola relasi antar aktor di atas berjalan dengan baik\, serta trasnparan\ndan saling membesarkan.\nNamun demikian tidak hanya pemerintah yang bisa mengemban amanah tersebut\,\nprivate sectore atau pihak swasta pun bisa membesarkan setiap aktor dalam rantai\npenyedia pangan beras. Seperti yang tercantum dalan Pilar Business on Human Rights\nyang dikeluarkan oleh UNGP bahwa sektor privat atau perusahaan harus melindungi hak\nasasi manusia dalam menjalankan bisnis.\nBerkaitan dengan hal tersebut diperlukan kerangka kerja (framework) yang melibatkan\nmultipihak dalam upaya mewujudkan sistem pemenuhan pangan secara berkelanjutan\nyang adil dan melindungi hak asasi manusia.\nHari ini KRKP mengadakan Series Diskusi Urgensi Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional bersama Private Sektor dan Partai Politik.\nMateri dan Notulensi Acara dapat di Download disini
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/series-diskusi-urgensi-kemitraan-multipihak-perberasan-nasional-bersama-private-sektor/
CATEGORIES:FGD,Seminar,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-08-27-at-20.58.22.jpeg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200813T190000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200813T213000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200812T161215Z
LAST-MODIFIED:20200813T044944Z
UID:1795-1597345200-1597354200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Obrolin Pangan #15 : Geliat Petani dalam Peningkatan Akses Pasar
DESCRIPTION:Pangan merupakan hak asasi bagi semua warga negara. Pemenuhan pangan menjadi\ntanggung jawab negara sebagai bagian dari hak ekonomi\, sosial dan budaya. Termasuk\njuga dalam proses penyediaan pangan\, negara harus melindungi setiap aktor agar tidak\nterjadi pelanggaran HAM. Dalam penyediaan pangan di negara ini\, terdapat banyak aktor\nyang bergeliat. Mulai dari petani\, pengepul\, perusahaan processing\, distributor\, dan\nsampai di pengecer yang kemudian menyalurkan ke konsumen \n.Kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) tentang akses pasar petani\,\nmenunjukkan terdapat urgensi untuk meningkatkan akses petani terhadap pasar sebagai salah\nsatu implementasi Business on Human Rights yang dikeluarkan oleh UNGP. Urgensi ini juga\nmerupakan mandat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Sinergi berbagai\npemangku kepentingan baik petani\, sektor private dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam\nmewujudkan akses pasar yang berkeadilan bagi petani. \nDownload TOR dan Notulensi Disini  \n\nNotulensi dan Materi akan tersedia maksimal dua hari setelah kegiatan berlangsung
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/obrolin-pangan-15-geliat-petani-dalam-peningkatan-akses-pasar/
CATEGORIES:Seminar
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/08/poster-opang-ke-15-01-scaled.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200811T130000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200811T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200813T095222Z
LAST-MODIFIED:20210308T121017Z
UID:1809-1597150800-1597165200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Workshop CSO Policy Brief Forum Beras Berkelanjutan
DESCRIPTION:Halo Sobat Pangan \nTantangan Indonesia untuk menjaga ketersediaan beras akan terus berlanjut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah kerjasama multipihak dalam sebuah forum. Misalnya sebuah forum perberasan nasional yang didalamnya terdapat multipihak termasuk petani\, pemerintah\, CSO\, media\, privat sektor\, dan akademisi. Sustainable Rice Platform (SRP) bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong pehaman multipihak beras akan urgensi kolaborasi multipihak dalam menghadapi tantangan perberasan nasional. Apabila telah terbentuk pemahaman bersama akan melahirkan komitmen bersama dalam pembentukan forum perberasan nasional dengan menggunakan platform SRP.\nHari ini KRKP mengadakan Workshop CSO Policy Brief Forum Beras Berkelanjutan yang telah disusun oleh KRKP. \n  \nNotulensi dan Materi dapat di download disini
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/workshop-cso-policy-brief-forum-beras-berkelanjutan/
LOCATION:Zoom Meeting\, Indonesia
CATEGORIES:FGD,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-06-at-18.24.47.jpeg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20200426
DTEND;VALUE=DATE:20200527
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200426T055939Z
LAST-MODIFIED:20201024T130432Z
UID:1449-1587859200-1590537599@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Buy One Give Ones
DESCRIPTION:Halo sobat pangan.\nKalau selama ini ketika belanja kenal banget dengan istilah Buy One Get One\, nah sekarang saatnya Buy One Give One.\nKoalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan berkolaborasi dengan Tani Center IPB membuat Program Buy One Give One.\nGimana caranya? Sobat bisa cek di post berikut dan hubungin narahubung kami.\nAtau sobat hanya ingin berdonasi saja? Hal tersebut juga bisa.\nMelalui program BuyOneGiveOne ini mari membantu kelompok rentan kota untuk mendapatkan hak atas pangan dan juga membantu petani mendistribusikan hasil panennya. —–\nMari mulai dari kita untuk diri kita dan sekitar dengan Buy One Give One\n.\n.\n. \n#BuyOneGiveOne #SistemPanganKomunitas #CadanganPanganKomunitas #HakAtasPangan #PetaniVSCovid19 #PetaniPejuangPangan #PetaniGardaDepan #PetaniDiGardaDepanPangan #FoodFrontLiners #GardaPanganTerdepan #KedaulatanPangan #FoodSovereignty #KedaulatanPetani #KRKP#TaniCenter#IPB#IPBUniversity
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/buy-one-give-one/
CATEGORIES:Tanggap krisis
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-25-at-10.59.55-PM.jpeg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20200417T183000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20200417T203000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20200409T015020Z
LAST-MODIFIED:20200722T170320Z
UID:1386-1587148200-1587155400@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Obrolin Pangan #10: SISTEM DAN CADANGAN PANGAN KOMUNITAS SAAT PANDEMI
DESCRIPTION:Halo sobat pangan!\nObrolin pangan balik lagi nih!\nPada diskusi daring Obrolin Pangan seri ke 10 ini kita akan membahas mengenai Sistem dan Cadangan Pangan Komunitas dengan pembicara yang gak kalah kece nih. Kira-kira\, setelah masuk minggu ke 5 WFH ini\, gimana yaa kondisi pangan kita dan teman-teman yang ada di daerah? inisiatif apa aja nih yang sudah mulai dilakukan teman-teman? serta gimana yaa peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan?\nYuk yang mau ikutan langsung daftar di bit.ly/daftaropang10 \nTempat terbatas untuk 100 peserta ya!\nSampai jumpa di Obrolin Pangan #10! \n#SistemPanganKomunitas #CadanganPanganKomunitas #HakAtasPangan #PetaniVSCovid19 #PetaniPejuangPangan #PetaniGardaDepan #PetaniDiGardaDepanPangan #FoodFrontLiners #GardaPanganTerdepan #KedaulatanPangan #FoodSovereignty #KedaulatanPetani #KRKP \nDownload ToR \nDownload Notulensi
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/obrolin-pangan-10-sistem-cadangan-pangan-komunitas-saat-pandemi/
LOCATION:Zoom Meeting\, Indonesia
CATEGORIES:FGD
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-15-at-10.21.50-AM.jpeg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20190807T080000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20190807T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20190730T055322Z
LAST-MODIFIED:20190730T063008Z
UID:719-1565164800-1565197200@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Seminar Nasional Kedaulatan Pangan
DESCRIPTION:Peta Jalan Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia\nKedaulatan pangan diadopsi oleh Indonesia sebagai tujuan pembangunan pertanian dan pangan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Kemudian pada periode pertama pemerintahan Jokowi- JK kedaulatan pangan dijadikan salah satu tujuan pembangunan seperti termaktub dalam Nawacita. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. “Sekali lagi saya ulang\, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi\, membuat rakyat cukup pangan\,” demikian pernyataan Presiden Joko Widodo kala itu. \nHampir lima tahun kebijakan dan program kedaulatan pangan dilakukan oleh pemerintah. Walaupun beberapa komoditas pangan\, berdasarkan data kementerian pertanian\, telah swasembada namun masih juga terjadi impor pangan. Sebagai contoh padi\, yang tumbuh produksinya dalam empat tahun terakhir sebesar 2.33 persen. Pada tahun 2014 produksi sebesar 70\,8 juta ton menjadi 83 juta ton pada 2018. Pun demikian dengan jagung\, tumbuh produksinya sebesar 3.91 persen pertahun. Produksi jagung pada tahun 2014 sebesar 19 juta ton lalu menjadi 30 juat ton pada 2019. Namun pada saat bersamaan impor pangan juga terus terjadi. Beras misalnya\, pada tahun 2015 impor beras sebesar 861 ribu ton\, tahun 2016 sebesar 1.3 juta ton\, tahun 2017 sebesar 256 ribu ton dan tahun 2018 sebesar 2.25 juta ton. \nPada sisi lain\, ketika produksi meningkat\, impor meningkat\, masih banyak juga warga negara yang mengalami persoalan pangan. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah kasus gizi yang ada. Pada tahun 2018\, walaupun mengalami penurunan\, namun masih ada 3.9 persen balita yang mengalami gizi buruk\, menurun dari 5.7 persen pada 2013 dan 13.8 persen balita gizi kurang\, menurun dari 13.9 persen pada tahun 2013. Pun demikian untuk kasus stunting\, pada tahun 2018 masih ada 30.8 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 37.2 persen. \nIndeks ketahanan pangan tahun 2018 menunjukkan hal yang sama bahwa pemenuhan hak atas pangan masih belum optimal. Dari total kabupaten yang ada sebanyak 81 kabupaten atau 19\,5% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang  rendah  dengan  sebaran  26  kabupaten  (6\,3%)  masuk  kelompok  1\,  21 kabupaten (5%) masuk kelompok 2 dan 34 kabupaten (8\,2%) masuk kelompok Dari 26 kabupaten kelompok 1\, sebanyak 17 kabupaten berada di Provinsi Papua\, 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat\, 2 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelompok 1 merupakan kelompok kabupaten dengan tingkat ketahanan pangan paling rendah. Kabupaten yang masuk dalam kategori ini sebagian besar merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program kedaulatan pangan belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar tentang terpenuhinya hak atas pangan masyarakat. \nPelaksanaan kebijakan dan program kedaulatan pangan hingga hari ini nyatanya belum sepenuhnya bisa menjawab obligasi negara memenuhi hak dasar warganya. Rekognisi konsep kedaulatan pangan dalam undang-undang\, kebijakan dan program pemerintah masih menyisakan persoalan pangan dan kesejahteraan petani. Kemiskinan masih menjadi keseharian masyarakat\, terutama petani di pedesaan. Hal ini terlihat dari data kemiskinan yang dirilis BPS. Pada maret 2019 angka kemiskian pedesaan\, walaupun turun dibandingkan september 2018 dari 13.10 persen menjadi 12.85 persen masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. \nKebijakan dan program kedaulatan pangan pemerintah Jokowi-JK tidak hanya belum mempu menjawab persoalan mendasar hak atas pangan\, namun juga karena menempatkan petani sebagai subyek pembangunan pertanian pangan. Hal ini karena praktek dan implementasi kebijakan program pemenuhan hak atas pangan dijalankan dengan pendekatan ketahanan pangan. Selain sudah terbukti gagal\, pendekatan ini menyalahi komitmen pemerintah untuk menjalankan kedaulatan pangan. \nHal lain yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ukuran yang jelas tentang apa dan bagaimana implementasi kedaulatan pangan. Implementasi kedaulatan pangan pangan tidak disertai kriteria dan indikator yang tegas yang menjadi pegangan semua pihak sehingga gerak langkah selaras. Disinlah pentingnya merumuskan kriteria dan indikator kedaulatan pangan. \nSesungguhnya\, jika saja indikator sudah ada dan menjadi pegangan bersama pencapaian kedaulatan pangan menjadi lebih mudah. Terlebih hari ini pembangunan dan alokasi sumberdaya diarahkan ke desa. Pembangunan mengalokasikan dana yang besar untuk mendorong pembangunan di pedesaan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Faktor ini\, bisa menjadi salah satu kekuatan bagi perwujudan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dilakukan dan dimulai di desa. Kedaulatan pangan di desa tidak hanya akan menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas pangan namun juga peningkatan kesejahteraan petani\, produsen pangan. \nHasil pemilihan presiden sudah ditetapkan\, Jokowi-Maruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Terpilihnya Jokowi pada periode kedua ini tentu saja membawa peluang terjadinya perbaikan lebih kuat. Walaupun dalam berbagai dokumen dan pernyataannya tidak secara eksplisit mengungkapkan soal kedaulatan pangan lagi. Namun tentu saja kita masih berharap\, pemerintah periode ini bersungguh-sungguh melakukan kedaulatan pangan untuk memenuhi hak atas pangan rakyat. \nBerangkat dari hal tersebut diatas\, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan memandang penting untuk menyelenggarakan forum diskusi multistakeholder untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana pemenuhan hak atas pangan dilakukan pemerintah Jokowi-Maruf Amin kedepan. Forum diskusi ini menjadi penting karena dapat dihasilkan masukan dan gagasan untuk disampaikan kepada pemerintah guna mempercepat pemenuhan hak atas pangan secara penuh. Selain itu\, forum diskusi ini menjadi penting bagi KRKP untuk \nmeluncurkan kriteria\, prinsip dan indikator kedaulatan pangan yang telah diselesaikan sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan pangan nasional. \n 
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/seminar-nasional-kedaulatan-pangan/
LOCATION:Gedung YTKI Jakarta\, Jl. Gatot Subroto No.44\, RT.3/RW.2\, Kuningan\, Jakarta\, Daerah Khusus Ibukota Jakarta\, 12710\, Indonesia
CATEGORIES:FGD,Meetings,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2019/07/favorit.jpg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20190731T080000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20190731T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20190713T193949Z
LAST-MODIFIED:20190713T193949Z
UID:508-1564560000-1564592400@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Perumusan Rencana Strategis KRKP dan Mitra
DESCRIPTION:Perumusan Rencana Strategis KRKP dan Mitra
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/perumusan-rencana-strategis-krkp-dan-mitra/
LOCATION:Hotel Twin Plaza\, Jl. Tol S. Parman No.Kav. 93 - 94\, RT.1/RW.8\, Kota Bambu Utara\, Kec. Palmerah\, Jakarta\, Daerah Khusus Ibukota Jakarta\, 11420\, Indonesia
CATEGORIES:FGD,Media,Workshop
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2019/07/32981861798_0dffc61177_o.jpg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20190724T080000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20190724T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20190712T202050Z
LAST-MODIFIED:20190712T202154Z
UID:458-1563955200-1563987600@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Diskusi Publik Pembangunan Ekonomi Desa
DESCRIPTION:Diskusi Publik Pembangunan Ekonomi Desa dan Antar Desa Yang Inklusif melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Kecamatan Cicantayan\, Kabupaten Sukabumi
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/diskusi-publik-pembangunan-ekonomi-desa/
LOCATION:Rafflesia Restoran dan Hotel – Sukabumi\, Jl. Raya Cikukulu No.1510\, Cisande\, Cicantayan\,\, Sukabumi\, Jawa Barat\, 43155\, Indonesia
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2019/07/46133056254_a0c4fe9c3f_o.jpg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20190720T080000
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20190720T170000
DTSTAMP:20260419T151038
CREATED:20190712T201207Z
LAST-MODIFIED:20190712T201231Z
UID:436-1563609600-1563642000@kedaulatanpangan.org
SUMMARY:Monitoring dan Evaluasi Program Lembaga Ekonomi Desa
DESCRIPTION:Monitoring dan Evaluasi Program Lembaga Ekonomi Desa yang Inklusif di Kecamatan Paninggaran\, Kabupaten Pekalongan
URL:https://kedaulatanpangan.org/event/monitoring-dan-evaluasi-program-lembaga-ekonomi-desa/
LOCATION:Koperasi Serba Usaha Paninggaran\, Jl. Wonopringgo No.35\, Logaten Selatan\, Rowokembu\, Wonopringgo\, Pekalongan\, Jawa Tengah\, 51181\, Indonesia
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2019/07/45998698865_52415684a2_o.jpg
ORGANIZER;CN="KRKP":MAILTO:info@kedaulatanpangan.org
END:VEVENT
END:VCALENDAR