TANJUNG, Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan (YLKMP) sebagai mitra wilayah Lembaga Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Bogor dengan pusat lokasi program di Lombok Utara serta didukung KURAWAL Foundation kembali menggelar Workshop Jilid 2 yang membahas Rencana Aksi Pangan Daerah, bertempat Bale Qolam Tanjung, Selasa (23/11/2021). Hadir dari TPPD Heriyanto SP, Direktur BUMD Tioq Tata Tunaq Berkah Hesti Rahayu, ST, MM, Unsur Bappeda KLU, DKP3, Dinsos P3A, Disperindagkop UKM, DP2KBPMD, PUPRPKP, BPBD dan sejumlah undangan lainnya.
Direktur Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan (YLKMP) Minardi membuka kegiatan mengatakan, workshop yang kedua tersebut sebagai lanjutan kegiatan sebelumnya.
“Seharusnya dari workshop pertam sampai ketiga hrpnny peserta tidak diganti. Bagaimana menghasilkan sebuah draf kemudian dibahas dan kita finalkan secara bersama-sama,” seloroh Minardi.
Kata Minardi menegaskan, intinya dari workshop pertama sudah melahirkan draf rencana aksi dan hari ini bersama coba mendalami mungkin nanti ada hal yang terlupakan maka pada workshop kedua diharapkan bisa ditambahkan dan diperdalam lagi.
“Sehingga pembahasan kita hari ini bisa memperkaya tulisan-tulisan kita pada workshop pertama dan kita finalkan pada workshop ketiga. Harapan besar pada hari ini adalah kita sebagai mitra pemerintah supaya rencana aksi ini bisa terintergrasi dalam rencana pemerintah daerah, dalam hal ini DKP3, Bappeda dan juga dinas lainnya,” tuturnya.
Pria yang sudah kenyang asam garam di dunia NGO itu lantas berharap hasil dari rencana aksi workshop pertama dapat mendorong sejumlah regulasi. Pasalnya, pangan adalah kebutuhan dasar karena KLU dihadapkan dengan persoalan musibah alam dan non alam sehingga bisa lahir kesiapsiagaan/reselien dan tangguh serta harapan besarnya bisa berdaulat pangan.
“Semoga ke depan ada sinergi yang baik sehingga persoalan pangan bisa kita atasi bersama,” tutup Minardi.
Dalam pada itu, Koordinator Program Dodi Sutikno, mengatakan, satu hajatan penting dari kegiatan tersebut dapat terbangun sistem pangan yang berkeadilan, resilien, dan bisa berdaulat.
“Ini merupakan program kerjasama antara KRKP dengan Kurawal Foundition dengan mitra lokal YLKMP mengambil lokus di KLU,” ungkapnya.
Ditambahkannya, kenapa sasaran program tersebut di KLU, karena Program Revamping Indonesia Food Security Policy after the COVID-19 Pandemic itu ada di tiga kabupaten yakni Lombok Utara, Luwu Utara dan Pacitan. Ketiga daerah ini menjadi pilot project dengan harapan fenomena yang terjadi di KLU akan mempengaruhi sistem kebijakan pangan di Indonesia.
Dodik juga memaparkan, salah satu latar belakang KLU menjadi lokus program karena pernah digeber dua kejadian besar yaitu gempa bumi dan Pandemi Covid-19. Secara otomatis dapat mempengaruhi sistem tata kelola pangan.
Harapan dari kondisi ini, masih kata Dodik, secara otomatis mempengaruhi tiga dimensi kehidupan, yaitu sistem ekonomi, kondisi sosial masyarakat hingga sistem pemerintahan. Hal itu berdampak tingginya biaya operasional.
“Sehingga harapan dari kajian ini bagaimana daerah-daerah bisa membangun sistem pangan yang berkeadilan,” terang Dodik Sutikno.
Sementara kendala yang dihadapi, sambungnya, adalah belum ditemukan indikator khusus sistem kedaulatan pangan sehingga diambil dari berbagai referensi.
“Kami mengambil landasan kajian merujuk pada UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU No. 18 tahun 2018 tentang Pangan Pasal 1 ayat (2), dan PP No. 15 tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kami coba mendorong KRKP sehingga sudah dilakukan penelitian tentang indeks kedaulatan pangan,” bebernya.
Disampaikan pula, perubahan besar dari program tersebut adanya laporan kajian dan Sistem WA 1 Pangan Resilien dan berdaulat. Tata kelola pangan yang membaik pada level komunitas, desa, daerah dan nasional. Program dan kebijakan respons pemerintah sesuai dengan kebijakan yang akuntabel serta memberikan indeks yang positif terhadap produsen pangan.
“Pasca dari sini ada 5 pertemuan sehingga kita berharap menghasilkan sebuah referensi buat kita semua,” imbuh Dodik Sutikno. Dia pun menjabarkan kajian yang dicoba ambil pihaknya dari data kuantitatif 99.97 persen. Dan di Lombok Utara 32 persen dari target yang ingin dicapai.
“Hasil kajian ini akan terus kami pelajari, tiga sektor yang menurut kami sangat penting dalam tata kelola pangan adalah sumber pangan, sistem rantai nilai pangan dan individu,” pungkasnya.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Samsul Muhyin, Direktur BUMD Tioq Tata Tunaq Berkah Hesti Rahayu mengungkapkan, tentu semua pihak akan mengambil peran masing-masing seraya meminta ego sektoral bisa dilupakan demi terwujudnya kerja bersama tersebut.
Baca Juga : Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik
“Kami dari BUMD sudah melihat makin mengerucut, artinya kita sudah bisa menindak lanjuti apa-apa yang sudah menjadi bagian kewenangan kita. Di BUMD sudah ada penguatan petani dan perbankan. Tahun 2021 ini kami di BUMD fokus pada pelayanan pangan kepada masyarakat KLU, kami ingin petani harusnya kaya-kaya,” harap Hesti.
Pada saat panen raya malah sebaliknya, sehingga pihaknya ingin memutus mata rantai tetapi bukan menjadi saingan. Ia menuturkan fokus pada beras dan produk UMK seraya mendorong pihak terkait dibentuk asosiasi petani sehingga bisa bekerja sama. Didorong pula BUMD bisa bergeser dan UMKM terangkat dalam pemasaran dengan adanya kiprah orang-orang berpendidikan diasakan mau berpihak kepada mereka. Bisa membuktikan “bela beli” bisa dilakukan. Saat ini pihaknya mengaku kesulitan karena terkendala regulasi.
“Produk unggulan ada yang belum terangkat karena bagaimanapun kita harus punya produk unggulan daerah dan produk ini bisa dibuatkan Perbup. Ini juga bisa kita inisiasi,” pinta mantan Komisioner KPU NTB itu
Ditempat yang sama, pihak TPPD KLU Heriyanto, SP mengucapkan terima kasih kepada YLKMP dan Dinas KP3 karena sudah melakukan analisis. Upaya tersebut berarti memudahkan Dinas KP3 menyusun Renja. “Karena isu-isu strategis sudah tertuang semua hasil rumusan kawan-kawan sejak FGD awal,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam sistem pangan, diakui pertama itu produk, artinya bagaimana bisa meningkatkan produk pangan kalau proteksi terhadap lahan pertanian berkelanjutan belum diupayakan. Pada RTRW hanya mungkin tertuang tetapi proteksi terhadap LP2B itu harus pasti karena tidak mungkin lahan 10 are menghasilkan 10 ton.
“Saya pikir perlu diperdalam bagaimana proteksi ini, maka ini perlu diperdalam oleh DKP3 dan PTSP, Dinas PU Tata Ruang, karena sejak KLU berdiri wacana penetapan jalur hijau hanya wacana di atas meja belum ada regulasi terhadap itu. Harus ada kebijakan dan kajian khusus dalam pengelolaan pertanian lahan kering. Di lapangan masyarakat sudah paham tentang pengelolaan lahan tidur. Tapi yang penting itu adalah regulasi,” tukasnya.
Dikatakan pula Heriyanto, KLU surplus pangan tapi ia heran masyarakat miskin.
Dirinya mencontohkan harga gabah 450 tapi sekarang 250 sembari berharap BUMD sebagai Bulog. Ia meyakini semua bisa kalau bersepakat BUMD menjadi Bulog. Artinya perlu dipersiapkan oleh Bappeda. “Termasuk ubi dan pisang dikelola dalam bentuk yang ada nilai jual tinggi. Kasihan petani menjual 1000 biji pisang seharga 150 .000 belum dikurangi ongkos kirim. Inilah yang harus dipikirkan. Ini isu-isu besar dan ini juga harus digarap oleh Pemda KLU,” pesan mantan Kaban Bappeda KLU ini.
Indonesian
English