Masyarakat sebagai mahluk sosial tidak lepas dari nilai-nilai kebersamaan. Gotong royong merupakan salah satu nilai kebersamaan yang melekat erat pada setiap individu terutama petani dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, di era […]
Kabupaten Lombok Utara, Kamis, 16 September 2021 – Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaaan (YLKMP) bersama dengan para kelompok tani hortikultura, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengadakan diseminasi hasil Kajian Kebijakan […]
Pacitan. Kamis 16 September 2021, Jaringan Kerja Pertanian Organik (Jaker PO) bersama jejaring NGO, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan Obrolin Pangan secara daring. FoKus pembicaraan […]
Kehadiran Badan Pengelola Pangan seharusnya melenyapkan praktik kongkalikong impor pangan. Ekonom Senior UI Faisal Basri menyayangkan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 […]
Pangan dan pertanian menjadi penyelamat dalam masa krisis. Hal ini bisa dilihat pada masa pandemi COVID-19, keberadaan pangan menjadi hal utama yang harus dipastikan tersedia untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. […]
Sekitar bulan Juni hingga Juli tahun 2020 petani dihebohkan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kejadian ini juga terjadi di Indramayu dimana pada waktu tersebut, mayoritas petani sedang memasuki fase awal tanam […]
Keberadaan Badan Pangan sangat dinanti-nanti. Tidak hanya karena adanya mandat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja mengatakan […]
Praktik impor pangan kerap dilakukan secara tidak transparan. Hal ini yang menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan, guna meraup untung besar. Jakarta – Pemerintah harus membenahi tata niaga, perbaikan manajemen pertanian, […]
Jakarta, 16 Juni 2021- FIAN Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), menyatakan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako (bahan pangan pokok). Di [...]
Bogor, 28 Mei 2021.Dalam rangka mendorong transformasi sistem pangan yang lebih resilien, adil dan berdaulat, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Yayasan Kehati menyelenggarakan dialog independent. Kegiatan ini dilaksanakan […]
KRKP mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta dalam menentukan kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologis, social, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Dengan definisi demikian kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak mempedulikan dari mana dan oleh siapa pangan di produksi. Ketahanan pangan juga kurang memperhatikan hak rakyat atas sumber produktif. Akses terhadap sumber produksi justru terbatas dan dibatasi.