Obrolin Pangan: Mendorong Pengawasan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Investasi Publik Sektor Pangan dan Pertanian

Kementerian keuangan mencatat pertumbuhan negatif pada triwulan kedua ketiga masing-masing -5,32% dan -3,49% year-onyear (yoy). Peningkatan jumlah penduduk miskin juga tidak dapat dipungkiri, BPS melaporkan paling tidak ada 27,55 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia per September 2020.

Kondisi tersebut juga diperkirakan juga berdampak pada kondisi pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Turunnya pendapatan hingga kehilangan pekerjaan bagi penduduk miskin dan rentan menyebabkan kurangnya asupan pangan dan gizi masyarakat.

Penggunaan anggaran dalam bidang pangan dan pertanian difokuskan dalam usaha menjamin akses pangan penduduk miskin dan menjamin ketersediaan pangan selama covid melalui beberapa kebijakan seperti stimulus fiskal, perlindungan sosial, dan lima prioritas program kementerian pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan dalam negeri dengan alokasi Rp 25 triliun untuk operasi pasar di pusat hingga daerah, penguatan infrastruktur logistik, hingga intensif untuk petani agar menjaga tetap berproduksi.

Memperhatikan hal ini maka menjadi penting untuk mendorong perbaikan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas investasi publik sehingga memberikan manfaat berupa peningkatan produksi pangan dalam negeri dan perbaikan kesejahteraan petani. Perbaikan tersebut tentu saja harus dimulai dengan perbaikan kebijakan dan program yang ada, khususnya pada investasi publik yang dilakukan oleh negara pada sektor pangan.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dalam acara diskusi Obrolin Pangan (OPANG): Mendorong Pengawasan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Investasi Publik Sektor Pangan dan Pertanian.

Materi dan Notulensi dapat di download disini

ToR Kegiatan sebagai berikut: