Menilik dan Mengoptimalisasi Potensi Pertanian Pangan dan Hortikultura Yang Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara

Melemahnya ekonomi diprediksi juga menyebabkan penurunan derajat ketahanan pangan masyarakat, terutama pada kelompok miskin dan rentan termasuk petani.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Pemerintah merombak postur
anggaran dan belanja negara untuk merespons pandemi Covid-19 dimana penggunaan APBN difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 677,20 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjamin akses pangan penduduk miskin dan rentan dalam rangka perlindungan
sosial sebesar 203,9 triliun.
Investasi pemerintah pada sektor pertanian dan pangan tidak hanya dilakukan pada masa pandemi
seperti sekarang ini saja. Sejak tahun 1990-an, terjadi stagnasi produksi pertanian yang diakibatkan rendahnya tingkat investasi publik, terutama dalam penelitian dan pengembangan, infrastruktur pedesaan, dan irigasi. Kajian tentang implementasi serta dampak dari investasi pemerintah dapat menjadi basis argumentasi untuk mendorong perubahan tersebut. Contoh temuan lainnya ialah minimnya investasi sektor pertanian dan pangan non-infrastruktur berupa pendampingan pada petani tanaman hortikultura di Kabupaten Lombok Utara yang menyebabkan minimnya
informasi dan pengetahuan yang didapat oleh petani.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama YLKMP melakukan kajian Investasi Publik di Kab Lombok Utara. Oleh karena hal-hal yang telah dijelaskan mengajak mahasiswa, akademisi, juga masyarakat sipil untuk mendiskusikan perubahan dan perbaikan investasi publik bidang pertanian dan pangan menuju sistem pangan nasional yang ideal dalam Obrolin Pangan
“Menilik dan Mengoptimalisasi Potensi Pertanian Pangan dan
Hortikultura Yang Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara” pada:

Kamis, 16 September 2021
Pukul :09.00 WIB/ 10.00 WITA

Daftar dirimu melalui link berikut:
https://bit.ly/SeriesDiskusiPublik

Sampai Jumpa di Diskusi!

#KedaulatanPangan
#investasiPublik