Jakarta (ANTARA)- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai dengan diperingatinya Hari Buruh pada 1 Mei ini, petani perlu diberikan kemudahan terhadap akses lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. […]
Lumbung Komunitas: Menjaga Pangan Tersedia di Saat Pandemi COVID-19 Bogor, 17 April 2020 – Meluasnya wabah yang disebabkan oleh virus corona atau disebut dengan Covid-19 memberikan dampak krisis secara global, […]
Bogor, 10 April 2020 – Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) LPPM IPB University Dr. Ir. Sofjan Syaf mengatakan, melindungi kawasan pedesaan dari paparan pandemi Covid-19 merupakan hal […]
Ancaman Rawan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 Bogor, 10 April 2020 – Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya semata, tetapi juga berpengaruh hingga ke kedaulatan […]
Beberapa tahun terakhir, Pemerintah melakukan pencetakan sawah besar-besaran di daerah-daerah Indonesia yang dianggap memiliki potensi untuk memproduksi padi. Upaya ini bagian dari bagaimana pemerintah dapat memenuhi pangannya. Peningkatan jumlah penduduk […]
BOGOR (17 Februari 2020) –Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar diskusi untuk membahas perdagangan komoditas pertanian internasional […]
Pemerintah desa pendua bersinergi dengan pemerintah kabupaten lombok utara untuk mewujudkan desa model daulat pangan. Gagasan ini sudah diinisiasi sejak 6 bulan lalu. Langkah awal yang dilakukan desa adalah melakukan […]
Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) dengan tegas menyampaikan bahwa Koalisi akan segera mengorganisir Tim Kuasa Hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk Judicial Review. “Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK” ujar Nuruddin.
Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri hak-hak petani.
Lombok Utara 26/8/2019. Pemerintah Desa Pendua membangkitkan kembali Lumbung Pangan komunal di desa. Lumbung pangan atau dalam Bahasa asli Lombok Utara adalah “Sambi”. Pada masa silam sambi merupakan tempat menyimpan […]
KRKP mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta dalam menentukan kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologis, social, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Dengan definisi demikian kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak mempedulikan dari mana dan oleh siapa pangan di produksi. Ketahanan pangan juga kurang memperhatikan hak rakyat atas sumber produktif. Akses terhadap sumber produksi justru terbatas dan dibatasi.